Intensifikasi Pengawasan Pangan BPOM, Jumlah Produk Tidak Layak di Pasaran Meningkat

Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan oleh BPOM di MGM Supermarket Mataram, Senin, 10 Mei 2021.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus melakukan pengawasan makanan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari kegiatan tersebut, ditemukan peningkatan jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan beredar di NTB. “Ada peningkatan jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan dibanding tahun lalu. Jika pada 2020 produk yang tidak memenuhi ketentuan yang beredar di pasaran sekitar 2,6 persen, di 2021 ini ada sekitar 6 persen,” ujar Kepala BPOM di Mataram, I.G.A Adhi Aryapatni saat memberi keterangan seusai kegiatan intensifikasi pengawasan pangan di MGM Supermarket Mataram, Senin, 10 Mei 2021.

Diterangkan, selama Ramadhan pihaknya mengawasi sekitar 117 unit usaha seperti distributor dan retail yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut sekitar 94 persen atau 110 unit usaha telah memenuhi ketentuan penjualan makanan, sedangkan sekitar 6 persen atau 7 unit usaha menjual produk tidak layak. “Dari 7 unit usaha itu kita temukan 33 item dengan total jumlah 364 kemasan tidak layak. Paling banyak adalah produk kadaluarsa sekitar 84 persen atau 309 kemasan, dan ada dua item tidak memiliki izin edar yang dijual di Sumbawa lewati distributor di Surabaya,” jelasnya.

Iklan

Kemudian ada juga 7,7 persen produk dengan kemasan rusak yang menjadi temuan. Sedangkan parsel atau bingkisan untuk Idul Fitri menurut Adhi terpantau aman. “Untuk parsel ini  sudah 10 tahun terakhir selalu memenuhi syarat. Tapi dengan adanya peningkatan ini, masyarakat kita harapkan bisa lebih berhati-hati dan cerdas memilih barang. Terutama dengan memperhatikan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa,” ujarnya.

Ketelitian tersebut menurutnya penting dilakukan oleh konsumen. Mengingat menjelang Idul Fitri tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Selama Ramadhan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap penjualan takjil di 127 lokasi. “Untuk takjil 96 persen memenuhi syarat. Hanya 3,8 persen atau 12 sampel yang kita temukan tidak memenuhi syarat karena masih mengandung boraks. Itu antara lain produk kerupuk dan mie,” jelasnya. Dengan masih adanya makanan dengan bahan pangan berbahaya tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Fathurrahman menyebut peningkatan persentase produk tidak layak yang beredar menjadi atensi pihaknya. “Kita merupakan pekerjaan rumah untuk kita, untuk lebih memastikan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen di NTB,” ujarnya. Menurutnya Disdag NTB juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara bertahap ke beberapa distributor dan retail yang ada. Terkait masih adanya temuan makanan dengan bahan pangan berbahaya, pihaknya juga akan melakukan pengawasan dan tindak lanjut.

“Ini sebenarnya temuan berulang kali, sehingga kita tidak ingin menjadi masalah yang terus-menerus. Untuk itu kita akan bina kembali UMKM, terutama di NTB. Ini harus dilakukan untuk memastikan produk layak edar dan bisa dikonsumsi,” ujarnya. Untuk itu pihaknya berharap kerjasama antara BPOM dan UMKM dapat segera terwujud. Terutama untuk mendukung standarisasi produk olahan pangan yang dihasilkan, agar aman dan memiliki peningkatan kualitas. “Jika ini dilakukan UMKM kita juga bisa segera naik kelas dan produknya dijual di retail modern tanpa ada masalah,” jelas Fathurrahman.

Asisten III Setda Provinsi NTB, Nurhandini Eka Dewi menekankan masih adanya makanan dengan bahan pangan berbahaya beredar di NTB harus menjadi atensi OPD terkait. “Misalnya bisa diumumkan saja mana-mana distributor dan produsen yang memproduksi itu, supaya mereka punya rasa malu dan mau membenahi diri,” ujarnya. Menurut Eka, selama ini pendampingan memang sudah berjalan. Namun dengan peningkatan jumlah produk tidak layak yang beredar dibanding tahun sebelumnya, maka program tersebut harus digalakkan kembali.

General Manager MGM Supermarket, Gusti Sumardayasa menyambut baik inspeksi yang dilakukan oleh BPOM di Mataram bersama Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Menurutnya hal tersebut membantu pelaku usaha untuk berbenah diri, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Kita terus meninjau barang yang kita distribusikan ke masyarakat. Kami sebagai pengusaha retail juga mengedukasi karyawan bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Karena itu kita butuh masukan-masukan, baik dari konsumen maupun pemerintah,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap inspeksi yang dilakukan tidak semata-mata mencari kesalahan dari distributor dan produsen. Pasalnya, penyediaan produk dengan kualitas baik dan layak telah menjadi komitmen bersama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. “Kami berusaha melayani kebutuhan masyarakat dengan pelayanan maksimal. Untuk inspeksi kali ini, MGM juga merasa terhormat dipercaya dan diajak untuk mensosialisasikan penjualan produk yang layak dan pengawasannya selama Ramadhan. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk yang lain,” tandasnya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional