Instrumen Baru Disahkan, Penilaian Akreditasi Beralih ke Kinerja Satuan Pendidikan

H. Suyanto. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penilaian akreditasi sekolah/madrasah yang semula berorientasi pada pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) beralih pada kinerja satuan pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya. Hal itu ditandai dengan instrumen baru yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020, tertanggal 19 November 2020.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Jumat, 20 November 2020 menjelaskan, perjalanan cukup panjang telah dilalui untuk perubahan ini. Mulai dari penyiapan instrumen hingga pelatihan asesor. Serta sosialisasi kepada sekolah/madrasah sasaran menyangkut berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam penilaian akreditasi dengan paradigma yang baru.

“BAN-S/M sedang melakukan reformasi sebagai wujud introspeksi setelah implementasi sistem akreditasi dilaksanakan sejak 20 tahun yang lalu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sejauh mana proses akreditasi selama ini berkontribusi efektif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dijadikan dasar perubahan. Karena penilaian akreditasi sekolah dan madrasah dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu atau quality assurance.  Untuk itu, implikasinya perlu diperjelas dengan keluarnya Kepmen baru semakin nyata bahwa BAN-S/M bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu eksternal yang berorientasi pada kinerja satuan Pendidikan.

“Sedangkan penjaminan mutu internal berkenaan dengan pemenuhan SNP harus dilakukan satuan pendidikan sendiri selama ini telah difasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),” ujarnya.

Penilaian akreditasi dengan instrumen baru untuk tahun ini baru piloting atau pelaksanaan tahap awal terbatas pada 5000 sekolah/madrasah seluruh Indonesia.  Untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri hanya 125 sekolah/madrasah. Saat ini 42 asesor yang telah mendapatkan pelatihan khusus sedang melaksanakan Asesmen Kecukupan Data Isian Akreditasi (DIA) yang merupakan awal dari kegiatan penilaian sebelum visitasi ke sekolah/madrasah.

Sedangkan visitasi akan dilaksanakan mulai 23 November sampai dengan 5 Desember 2020 melalui dalam jaringan (daring) karena mempertimkangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehubungan dengan pandemi Covid-19. Oleh karena itu asesor tidak mendatangi langsung sekolah/madrasah sasaran, melainkan hanya melalui jaringan internet; Zoom Cloud atau fasilitas lainnya.

“Mudah-mudahan tidak mengalami banyak kendala dan hasilnya pun bisa representatif dan objektif,” harap Suyanto.

Pada masa yang akan datang, kata Suyanto, dengan sistem baru status akreditasi berlaku selama lima tahun. Status akan diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja, sebagaimana ditunjukkan oleh sistem monitoring sekolah terakreditasi (dashboard). Cara ini untuk menjawab problematika manajemen akreditasi selama ini yaitu dengan masih banyaknya tunggakan (backlog) sekolah belum pernah diakreditasi dan/atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku.

Suyanto menjelaskan, ke depan, penilaian akreditasi terhadap sekolah/madrasah akan dilakukan terhadap sekolah/madrasah yang belum pernah diakreditasi. Juga untuk sekolah/madrasah yang meyakini adanya peningkatan dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Kepada sekolah/madrasah yang terindikasi menurun berdasarkan laporan masyarakat yang terverifikasi, dan yang berdasarkan Dashboard Monitoring System terdapat peringatan (warning) bahwa sekolah/madrasah telah terjadi penurunan kinerjanya. (ron)