Instruksikan Tarif Air Gratis

0
H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menginstruksikan kepada manajemen PDAM Lombok Utara untuk menggratiskan beban tarif air selama Ramadhan. Kebijakan itu diambil khususnya kepada pelanggan rumah tangga, serta pelanggan sosial (dominan tempat ibadah).

Instruksi itu disampaikan bupati sebagai sikap terhadap situasi dan kondisi yang ada. Di mana, sebagian besar masyarakat masih memberlakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga sebagai upaya meringankan beban masyarakat, Najmul tanpa ragu meminta pemakaian air selama puasa tanpa biaya.

IKLAN

“Kebetulan saya sudah memanggil Direktur PDAM dan Dewan Pengawas, jadi apa yang perlu kita perbuat untuk masyarakat kita,” ucapnya, Kamis, 23 April 2020.

Bupati berkeinginan, agar beban air digratiskan selama situasi Covid. Hanya saja, keinginan itu urung terlaksana lantaran keuangan PDAM belum pulih pascagempa 2018 silam.

Ia pun mengambil jalan tengah. Saran manajemen PDAM tidak bisa ditepis begitu saja. Sebagai pemegang saham, Najmul tidak ingin melihat beban keuangan PDAM semakin terpuruk lantaran pembebasan tarif selama Covid-19. Namun khusus untuk puasa ini, ia mengarahkan agar tarif air selama satu bulan tidak ditagih.

“PDAM sekarang ini masih dalam keadaan sulit keuangannya. Pertama 80 persen fasiltas PDAM lumpuh karena gempa. Makanya hingga sekarang kekuatan anggaran di PDAM di manfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, termasuk penanaman modal yang diberikan Pemda itu digunakan untuk membenahi infrastruktur yang ada,” paparnya.

Najmul memastikan, Rp 4 miliar penyertaan tahun 2020 dialokasikan untuk membenahi sarana dan prasarana perpipaan. Modal dari pemerintah pun tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan pemenuhan air bersih sesuai standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Namun Bupati berharap, manajemen PDAM tidak patah semangat. Dengan anggaran yang ada dan jalur distribusi yang terbangun, aksesnya dipelihara guna memastikan kelancaran distribusi kepada warga. “Kita menginginkan bagaimana air ini selalu jalan dan dimanfaatkan masyarakat. Tetapi mengambil kebijakan tanpa dasar, (misalnya) kita gratiskan lalu tidak bisa jalan akhirnya, masyarakat semakin teriak lagi,” harapnya.  (ari)