Instruksi Gubernur NTB, Rumah ODP Diberi Label

Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah kembali mengeluarkan surat demi percepatan penanganan wabah Covid – 19 di NTB. Kepada Bupati dan Walikota, Gubernur meminta setiap rumah yang terdapat Orang Dalam Pemantauan (ODP) harus diberi label.

Instruksi Gubernur itu dituangkan pada poin keempat suratnya. “Memberi label bagi rumah yang penghuninya terindikasi ODP dan sedang dalam karantina,” tulis Gubernur dalam surat Nomor 137/UM/2020, tertanggal 30 Maret 2020.

Iklan

ODP dimaksud adalah mereka yang punya riwayat perjalanan ke daerah atau negara terjangkit wabah Covid – 19. Pada dasarnya yang dimaksud OPD tidak memiliki gejala sakit mirip Covid – 19, namun tetap harus melalui proses karantina karena dikhawatirkan sebelumnya kontak dengan orang yang sudah terjangkit Corona.

Tujuan Gubernur mengeluarkan instruksi tersebut, agar Bupati, Walikota mendata secara detail pendatang atau warga yang baru pulang dari daerah atau negara terjangkit Corona. Masing masing kepala daerah diminta untuk mengawal para ODP tersebut dan memberi jaminan agar dikarantina selama 14 hari.

Begitu pentingnya soal teknis Karantina ini, Gubernur bahkan meminta agar mereka yang dikarantina diumumkan di masjid hingga musala.

Dalam poin berbeda surat itu, Gubernur minta Bupati dan Walikota agar membentuk gugus tugas Covid – 19 ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan, bahkan sampai ke tingkat dusun. Semua pihak agar dilibatkan, mulai dari Lembaga, tokoh masyarakat, seperti penghulu desa, karang taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan, BPD hingga takmir mesjid.

Demi kelancaran tugas tim gugus Covid – 19, agar masing masing pemda berkoordinasi dengan TNI dan Polri mengerahkan kekuatan dalam rangka membantu kelancaran tugas tim hingga ke tingkat dusun.

Penggunaan teknologi komunikasi juga diminta dimaksimalkan, bekerjasama dengan provider telekomunikasi agar menyampaikan instruksi ini kepada semua lapisan masyarakat. Poin terakhir instruksi Gubernur, agar semua kepala desa dan lurah segera melakukan revisi peruntukan anggaran demi membantu percepatan penanganan wabah Covid – 19. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional