Inspektorat Usut Dugaan Penyimpangan ADD Desa Bonder

Praya (Suara NTB) – Mencuatnya dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat yang berujung pada penyegelan kantor desa setempat beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Inspektorat Lombok Tengah (Loteng). Badan pengawas keuangan daerah ini pun rencananya akan turun melakukan penyelidikan guna mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Sedang kita susun jadwalnya. Untuk kita turun menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan ADD Desa Bonder tersebut,” aku Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, 3 Oktober 2016.

Iklan

Sebelumnya pihaknya sudah mendapat informasi terkait dugaan penyeleweangan ADD di Desa Bonder. Namun belum ada laporan secara resmi yang masuk, sehingga pihaknya belum bisa turun melakukan penyelidikan. “Tetapi sekarang laporan sudah ada dari warga yang kita terima. Sehingga jadi kewajiban bagi kita untuk menindaklanjuti laporan yang masuk tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, ada dua poin penting yang dilaporkan warga Desa Bonder perihal kasus ini. Pertama terkait ketidaktransparan dan kejelasan penggunaan ADD dan DD di Desa Bonder. Selain itu, ada indikasi kalau ADD dan DD digunakan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum aparat desa setempat. Termasuk dugaan pungutan dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2015. “Siapa saja yang terlibat, nanti akan kita selidiki. Yang jelas laporan atau pengaduan warga hari ini (Senin kemarin,red) sudah kita terima,” tegasnya.

Untuk mempercepat proses penyelidikan terutama audit anggarannya, bila perlu Inspektorat Loteng nantinya akan minta bantuan dari BPKP Perwakilan NTB, sehingga proses auditnya bisa berjalan optimal. Pihak-pihak terkait dalam kasus ini juga akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya.

“Karena ini ada laporan, maka bentuk auditnya bukan audit reguler lagi. Tetapi audit investigasi. Di mana penggunaan anggaran diaudit secara mendetail. Guna melihat apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak,” tambah Aswatara.

Mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini menjelaskan, terkait dugaan penyimpangan sebenarnya sudah diadukan oleh warga ke kepolisian dan jaksa. Pihaknya dalam hal ini hanya menerima tembusan. Meski demikian, tetap menjadi kewajiban bagi Inspektorat Loteng untuk menindalanjuti hal tersebut, karena ada pengaduan yang dilayangkan oleh warga. (kir)