Inspektorat Terima 54 Pengaduan Berpotensi Rugikan Daerah

Ilustrasi dokumen temuan inspektorat (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pengaduan masuk ke Inspektorat. Dalam setahun terakhir, ada 54 pengaduan didominasi dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

‘’Total 54 pengaduan, tapi sudah kami selesaikan 50 pengaduan. Jadi hampir tuntas,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, melalui Irbansus Gede Putu Aryadi, S.Sos Rabu 5 Desember 2018.

Iklan

Pengaduan yang masuk ke pihaknya beragam. Jenis laporan seperti dugaan korupsi pada proses pengadaan barang jasa. Selain soal pengadaan, pengaduan dominan pada dugaan penyimpangan pada pengelolaan keuangan pada OPD.

‘’Laporan seperti ini biasanya dari internal OPD itu, karena ada masalah dalam proses pengelolaan keuangan,’’ kata GP Aryadi. Jumlah ini cukup dominan, namun menurutnya dapat diselesaikan melalui proses penelusuran. Setelah dicek, banyak diantara laporan itu terkait masalah administrasi pengelolaan keuangan.  Proses penanganan yang sama untuk pengaduan pada pengadaan barang jasa.

Selain dua jenis laporan itu, GP Aryadi juga pernah dapat pengaduan lelang salah satu embung di Kabupaten Bima untuk mitigasi bencana. Namun dapat ditangani dan ditindaklanjuti dengan penundaan lelang. Selain itu, banyak pengaduan lain terkait kehilangan aset dari sejumlah OPD dan Pemda. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga jadi objek pengaduan masyarakat.

Selain dari dalam daerah, lima laporan lainnya terkait instansi vertikal yang berhubungan dengan kementerian. Dua laporan pernah dilimpahkannya ke Kemendagri dan Kemendikbud, lantaran sulit ditangani.

Oleh karena laporannya terbuka bagi semua pihak terkait pelayanan pemerintahan, ada beragam jenis yang masuk, bahkan berkaitan dengan sentimen pribadi. Misal, kata Gede, bawahan yang tidak suka dengan atasannya, mengadu ke pihaknya. Hasil analisis, beberapa pengaduan lainnya juga mengandung tendensi tertentu, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

GP Aryadi memberi catatan untuk laporan ke depan, benar-benar berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan atau pengadaan lainnya berkaitan dengan anggaran daerah.  Catatan penting lainnya, ada empat syarat harus dilengkapi pelapor. Pertama, identitas yang melapor  harus jelas. Pihaknya menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan. Kedua, masalah atau kasus yang dilaporkan harus jelas.

‘’Jangan laporan fiktif, hanya karena tidak suka dengan orang tertentu, lalu kemudian lapor. Itu tendensius, tidak bisa kami tindaklanjuti,’’ tegasnya. Ketiga, dokumen petunjuk. Empat, setidaknya unsur laporan seperti ‘apa’, ‘siapa’, ‘dimana’, kapan, ‘bagaimana’, bisa terpenuhi. (ars)