Inspektorat NTB Tindaklanjuti Temuan BPK

Ibnu Salim. (Suara NTB/dok)

INSPEKTORAT Provinsi NTB segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat rekomendasi atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 2020.

Pemanggilan ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak.
“Kita minta pengembalian ke entitas yang bertanggungjawab atas temuan kerugian daerah itu,” ungkap Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., dikonfirmasi Minggu (27/12).

Iklan

Dia menjelaskan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan menindaklanjuti temuan pada LHP BPK yang diserahkan pertengahan Desember lalu itu. “Dengan waktu 60 hari ke depan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Ibnu mencatat, kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak pertambahan nilai (PPn) terdapat pada RSUP NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan RSUD Manambai H. L. Abdul Kadir Sumbawa. “Sesuai konfirmasi kita kepada penyedia, semua bersedia mengembalikan,” jelasnya.

Temuan BPK atas pengelolaan anggaran Covid-19 ini, sambung dia, ditindaklanjuti dengan perbaikan pengelolaan anggaran. Kelemahan pengelolaan anggaran ini diperbaiki dengan meningkatkan kehati-hatian, dan pengawasan serta pengendalian internal.

“Misalnya nanti kita review atau kita lihat lagi hal yang masih lemah dalam pengelolaan anggaran kegiatan agar tidak terulang. Sekaligus ini sebagai teguran dari Gubernur,” tandas Ibnu.

Catatan Suara NTB, dalam LHP-nya,  BPK menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB belum dapat dinilai kewajarannya dan adanya kelebihan bayar, pemanfaatan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan, dan pertanggungjawaban belanja atas kegiatan reses I dan reses II pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.

BPK kemudian merekomendasikan Gubernur NTB untuk memerintahkan Inspektur Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB sesuai ketentuan; Kepala OPD terkait agar melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak tentang pemanfaatan fasilitas pajak; menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN dari hasil koordinasi tersebut pada RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, dan RS H. L. Manambai Abdul Kadir; serta Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan anggota DPRD pelaksana reses agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran. (why)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional