Inspektorat NTB Perketat Pengawasan Penyaluran JPS

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Kekurangan yang ada pada penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 tahun 2020 lalu menjadi evaluasi Inspektorat NTB untuk lebih meningkatkan dan memperketat pengawasan di lapangan. Adanya temuan kekurangan saat penyaluran dan pendistribusian JPS akan diperbaiki menjadi lebih baik pada tahun 2021 ini.

Demikian disampaikan Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, S.H., MSi., di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 7 Januari 2021.

Ibnu Salim menyadari, banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses penyaluran JPS tahun 2020. Seperti masalah kualitas produk yang diberikan pada masyarakat. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak) hingga pengawasan dalam pendistribusian di lapangan mesti lebih diperbaiki lagi.

Terkait adanya produk yang sebelumnya dipersoalkan pada penyaluran JPS pada tahap pertama, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB ini menegaskan, produk tersebut sudah diganti, sehingga tidak ada persoalan lagi. ‘’Untuk itu, ke depan penyaluran JPS lebih tertib, sesuai SOP dan kualitasnya ditingkatkan,’’ terangnya.

Pihaknya mengharapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak yang ditunjuk sebagai penyedia produk saat penyaluran JPS tahun 2021 ini lebih teliti dan tetap memperhatikan kualitas, sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Sebelumnya, Pemprov NTB kembali mengalokasikan anggaran untuk JPS pada 2021. Dalam hal ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar dalam APBD 2021.  Sama seperti pada penyaluran JPS tahap pertama, pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal jadi prioritas. Nantinya, produk lokal ini akan diberdayakan dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (ham)