Inspektorat NTB Pastikan Tidak Ada Penyimpangan Penggunaan Anggaran Covid-19

Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

POLDA NTB sedang mendalami laporan masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020 di Pemprov NTB. Sementara itu, Inspektorat NTB memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19.

‘’Insya Allah tidak ada penyimpangan. Itu bukan insentif tenaga kesehatan, tapi relaksasi pajak terlanjur dibayarkan. Sebagian sudah mengembalikan. Pajak itu ditarik kembali,’’ ujar Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 6 September 2021.

Iklan

Ibnu menjelaskan, ada pajak yang terlanjur dibayarkan pada tahun 2020. Sementara, pada waktu itu, ada kebijakan relaksasi pajak dari Pemerintah.

‘’Ada relaksasi, mestinya tidak dibayarkan. Tapi terlanjur dibayarkan, diserahkan ke pihak ketiga. Nah sekarang sudah dikembalikan.Itu saja persoalannya,’’ jelas mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini.

Ia menyebut pajak yang terlanjur dibayarkan tersebut sekarang sudah dikembalikan hampir 95 persen. ‘’Sebagian besar sudah dikembalikan. Tinggal di RSUD NTB, beberapa juta saja,’’ terangnya.

Catatan Suara NTB, anggaran penanganan Covid-19 Provinsi NTB tahun 2020 menjadi temuan BPK RI sebesar Rp2,32 miliar. Temuan ini antaran lain pada pemanfaatan fasilitas pajak terhadap pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan pada tiga organiasi perangkat daerah (OPD), yakni RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan RSUD HL. Manambai Abdul Kadir.

Temuan potensi kerugian negara berkaitan dengan pembayaran pajak, sementara sudah ada relaksasi. Kemudian temuan kelebihan pembayaran biaya pekerjaan personel jasa konsultasi perencanaan review Detail Engineering Design (DED) dan pengawasan berkala pelayanan Covid-19.

Serta pertanggungjawaban reses I dan II pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB tidak sesuai ketentuan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi NTB. Pada tahun 2020 Provinsi NTB menggangkarkan penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp466,28 miliar.

Sedangkan pada 2021, untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,05 miliar lebih. Penggunanya, pertama, penanganan Covid-19 sebesar Rp63,39 miliar.

Dengan rincian belanja tidak terduga sebesar Rp62,18 miliar dan belanja program di BPBD sebesar Rp1,2 miliar. Kedua, dukungan vaksinasi sebesar Rp4,9 miliar lebih. Ketiga, insentif nakes Rp49,5 miliar dan belanja kesehatan lainnya sebesar Rp230 juta lebih. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional