Inspektorat Mulai Audit Investigasi PT. GNE

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB mulai bergerak melakukan audit investigasi PT. GNE. Fokusnya, terkait dugaan kebocoran anggaran Rp3,1 miliar. Audit sesuai permintaan manajamen perusahaan daerah tersebut.

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan, kegiatan audit sedang berlangsung. ‘’Tahap tahap dalam audit kita sedang lakukan,’’ jawabnya. Namun ia enggan merinci rangkaian kegiatan dimaksud, sebab berkaitan dengan kerahasiaan proses audit investigasi. ‘’Namanya proses audit investigasi, tidak semua harus kita buka,’’ ujarnya, didampingi Irbansus GP Aryadi, SH.MH.

Iklan

Beberapa tahapan awal terkait, bagaimana proses audit sedang berlangsung di jajarannya, seperti mengumpulkan bukti dan mengagendakan pemanggilan pihak pihak terkait. ‘’Intinya sampai saat ini sedang diproses,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan sikap Kejaksaan dan Kepolisian yang bergantung dari hasil audit? Menurutnya, itu sesuai dengan mekanisme sebagaimana kesepakatan tertulis antara pihaknya dengan Polda NTB dan Kejati NTB.  Dasar aturannya, Perjanjian Kerja Sama (PKS)  di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bahwa setiap pengaduan atau yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, akan diawali dengan audit awal Inspektorat. ‘’Jika  nanti memang ada mensreanya (unsur perbuatan pidana korupsi), kita praktis serahkan ke APH. Tapi tunggu dulu, proses ini kami sedang berlangsung,” tandasnya.

Soal ini, sebelumnya  pandangan berbeda disampaikan Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) NTB. Bahwa kesepakatan yang pernah dibuat antaran Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Inspektorat selaku Aparatur Pengendalian Interen Pemerintah (APIP), tak mesti jadi kendala penegakan hukum. Dalam kasus dugaan kebocoran anggaran PT. GNE, Kejaksaan maupun kepolisian dengan kewenangannya yang melekat, bisa bisa langsung melakukan tindaklanjut berupa penyelidikan awal.

Pengamatan Direktur  MAKI  NTB, Heru Prasetyo, dalam kasus PT. GNE sebenarnya sudah bisa dilepaskan dari kewenangan APIP. Melihat ada indikasi tindak pidana pada dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar, seharusnya APH bisa bergerak sendiri mencari data dan informasi awal sebagai bahan penyelidikan.

“Kalau menurut saya, ini sudah tidak perlu APIP lagi, ranahnya sudah pidana. Sebab jelas, berkaitan dengan penggelapan uang perusahaan daerah,” kata Heru Prasetyo.   Kewenangan APH menurutnya semakin menjadi kuat jika dalam kasus ini ada pengaduan atau laporan masuk. Polda NTB atau pun Kejati NTB dapat langsung menindaklanjuti ke penyelidikan  sampai penyidikan.

Kewenangan APIP lebih pada preemtif atau pencegahan tindak pidana korupsi melalui langkah langkah persuasif. Sedangkan persoalan yang sudah bisa terlihat unsur pidananya, bisa diambil alih APH.  “Apalagi jika kasus masuk itu dalam bentuk laporan.  Kalau tidak ditindaklanjuti, bisa jadi masalah bagi Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Heru. (ars)