Inspektorat Investigasi Pengadaan Alat Peraga SMK

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB mulai turun lapangan untuk melakukan investigasi pengadaan alat peraga seluruh Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) se NTB senilai Rp 10 miliar lebih. Setelah investigasi, butuh waktu sepekan untuk menuntaskan laporan dan rekomendasi.

 

‘’Sudah. Tim kami sudah turun melakukan pemeriksaan atas pengaduan itu. Ini sudah seminggu,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat, 2 Maret 2018.

 

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Irbansus untuk mengecek pengaduan yang disampaikan Masyarakat  Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB terkait lelang  pengadaan 21 paket kegiatan pengadaan alat- alat dan kelengkapan praktik siswa SMK  se NTB.

 

“Sekitar seminggu lagi sudah disusun laporannya. Tapi belum bisa kita sampaikan apa isi temuan itu, karena masih disusun laporannya,’’ jelas Ibnu Salim.

 

Nilai proyek untuk satu perusahaan pemenang lelang, paling rendah Rp 199 juta untuk pengadaan alat praktik kecantikan. Tertinggi dengan nilai Rp 3,7 miliar untuk pengadaan alat praktik kapal penangkap ikan.

 

Sumber anggaran diketahui dari Dirjen Pendidikan Nasional yang membidangi sekolah menengah masuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017.

 

Irbansus  Gde Putu Aryadi, SH.M.Si menambahkan, pemeriksaan sudah dilakukan di seluruh SMK di wilayah Lombok selama sepekan terakhir. Hanya saja,  proses investigasi ini  belum menyeluruh ke Pulau Sumbawa.

 

‘’Untuk yang Lombok sudah, tapi yang di Pulau Sumbawa baru sebagian. Kita baru datangi SMK di Kabupaten Sumbawa saja, untuk Dompu, Bima, akan berlanjut,’’ kata Gde Aryadi.

 

Sejalan dengan penjelasan Inspektur, dia memastikan pemeriksaan masih akan berlanjut ke SMK yang belum tersentuh. Dalam waktu sepekan ini, timnya juga akan menyusun laporan. Baru kemudian akan disampaikan kesimpulan termasuk rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dikbud sebagai pelaksana.

 

Diketahui sebelumnya, lelang dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan waktunya sangat mepet, tanggal 8 Desember 2017 dan tuntas didistribusi ke sekolah  tanggal 31 Desember tahun yang sama. Mepetnya waktu diduga menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan.

 

Di antara temuan MAKI, diduga ada rekanan  belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder. Selain itu, disebutnya, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan diduga tanpa dilengkapi kartu garansi. Banyak barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir.

 

Ditambahkan Gde Aryadi, sejak kontrak selesai Desember 2017, memang ada waktu perpanjangan diberikan kepada rekanan  selama 50 hari sesuai ketentuan Kepres. Namun perpanjangan itu disertai dengan denda. Soal jumlah denda dan realisasinya, tak disebutkan Gde Aryadi.

 

‘’Belum bisa kita publikasikan,  karena laporannya kan belum tuntas. Itu nanti,” jelasnya.

 

Diduga ada sejumlah masalah yang sebelumnya jadi dasar turunnya Inspektorat, menindaklanjuti pengaduan MAKI NTB.

 

Mepetnya waktu diduga menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan. Di antara temuan terbanyak, bahwa rekanan  belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder.

 

Selain itu, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan tanpa dilengkapi kartu garansi,  banyak barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir. Padahal ini jadi tanggung jawab rekanan, karena dalam juklak juknis wajib melibatkan dua  tenaga teknis.

 

Ada juga temuan  peralatan yang dikirim tidak disertai keterangan agen, toko yang melayani service jika ada perbaikan atau kerusakan.

 

Teknis temuan lainnya, seharusnya ada surat garansi dari perusahaan pengadaan selama tiga tahun.  Sehingga jika terjadi kerusakan, bisa langsung diklaim. Barang barang juga masih terbungkus rapi dan pihak sekolah belum  ada yang menggunakannya.

 

Tidak sekadar dokumen, MAKI NTB juga melampirkan data hasil temuan lapangan. Seperti di SMKN 4 Mataram, untuk paket tata busana barangnya belum tiba hingga Januari. SMKN  1 Lembar belum menerima pengadaan kapal 30 GT dan SMKN 1 Gunung Sari , belum menerima kendaraan praktik.

 

Penelusuran bahkan dilakukan hingga ke Bandung, Jawa Barat. MAKI NTB menemukan beberapa perusahaan diduga hanya dipinjam benderanya.  (ars)