Inspektorat Dorong Bangunan Bale Budaya Segera Dimanfaatkan

Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Selain menjadi atensi aparat penegak hokum (APH), Inspektorat juga mendorong bangunan Bale Budaya di Kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, segera dimanfaatkan. Asas pemanfaatan harus dikedepankan. Penyelesaiannya perlu keroyokan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, mangkraknya bangunan Bale Budaya itu telah dievaluasi bersama Dinas Pariwisata. Hasil evaluasi diupayakan mencari dana dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan. Upaya ini sudah dilakukan dengan mengajukan proposal, tetapi belum ada lampu hijau dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Sudah kita bahas untuk mencari solusinya. Salah satunya mencari sumber pembiayaan ke pusat,” kata Alwan.

Iklan

Secara keseluruhan kebutuhan anggaran Bale Budaya sekitar Rp1,8 miliar – Rp2 miliar. Dengan dana itu sudah bisa dimanfaatkan. Kondisi saat ini demikian kata Alwan, kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat menyulitkan daerah. Program banyak yang dipangkas. Padahal, keinginan daerah bagaimana bangunan itu bisa dimanfaatkan. “Sekarang ini mana skala prioritas dulu dikerjakan,” tambahnya.

Peluang melanjutkan proyek itu dari dana alokasi khusus (DAK) sedang diupayakan. Meskipun sebelumnya, pembiayaan proyek tidak bisa lebih dari dua kali penganggaran. Alwan mengatakan, persyaratan dari kementerian berbeda – beda dan tergantung kebijakan dari pimpinan.

Terkait peluang dilakukan audit khusus terhadap mangkraknya gedung itu kata Alwan, tidak bisa dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, telah masuk melakukan audit. Saat ini, hanya pemanfaatannya saja dan tergantung dari kemampuan finansial daerah. “Apanya mau diaudit khusus. Ini kan tinggal pemanfaatannya saja,” tandasnya.

Menurutnya, pemanfaatan gedung itu bisa saja dilakukan dengan dukungan dana dari OPD lainnya. Artinya, pekerjaan ini dikeroyok bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata demi nilai kemaslahatan. Proses selanjutnya pun tergantung kondisi finansial daerah. “Makanya tergantung finansial daerah lagi. Iya, kita tunggu saja dulu, “ demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional