Inspektorat dan Dispar Godok PKS Tarif Tempat Wisata

0
Camat Narmada M. Busyairi bersama jajaran intens turun melakukan pemantauan dan pembinaan di tempat wisata. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan penjualan tiket di objek wisata. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) dan Inspektorat sedang menggodok Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait tarif dan bagi hasil di tempat wisata. Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan penjualan tiket palsu dan pungutan liar (pungli) di destinasi wisata. Seperti yang terjadi di Sesaot Kecamatan Narmada. Pihak kecamatan pun lebih awal bergerak melakukan pencegahan dengan melakukan upaya pembinaan ke desa-desa wisata yang mengelola tempat wisata.

Kepada Suara NTB, Inspektur pada Inspektorat Lobar Hademan mengatakan rumusan PKS saat ini masih digodok. Sementara, peristiwa yang terjadi di Sesaot masih menggunakan pola yang lama dan menurutnya, peristiwa itu menyangkut perilaku oknum. ‘’Kemungkinan tidak terkait juga dengan skema atau regulasi yang ada,’’ ujarnya, Jumat, 13 Mei 2022.

IKLAN

Sementara Kepala Dispar Lobar H. M. Fajar Taufik mengatakan dalam pengenaan atau pemberlakuan tarif tempat wisata ini, khususnya di Sesaot, Aik Nyet (Desa Buwun Sejati) sudah ada disusun semacam PKS. Selain itu, sedang disusun PKS beberapa tempat wisata lainnya.

Penyusunan PKS dilakukan oleh Inspektorat bersama Bapenda dan Dispar. Dalam perjanjian itu, diatur persentase pendapatan untuk Pemda, desa, KPH. “Sudah jelas persentase untuk desa, Pemda, dan KPH. Itu payung hukumnya sudah ada, berupa perbup” jelas dia.

Formulasi ini akan diatur, supaya tidak memberatkan pengunjung dan tidak menimbulkan masalah lagi.

Camat Narmada M Busyairi mengatakan  pihaknya intens turun melakukan pembinaan terhadap pengelola tempat wisata. “Sebagai langkah pencegahan, agar kasus Sesaot tidak terulang lagi, kami dari pemerintah kecamatan sudah bertemu dengan pengelola wisata. Termasuk pada saat lebaran ketupat, sekalian kami monitoring kondisi kunjungan ke tempat wisata. Kami sampaikan agar pengelola berhati-hati,” ujarnya.

Ia mengimbau agar pengelola baik desa, BUMDes lebih berhati-hati, karena konsekuensinya adalah pidana karena ada praktik pungli. Soal wacana bupati akan mengumpulkan semua BUMDes, Pokdarwis untuk diberi pengarahan dan pembinaan, menurut Busyairi sudah ada rencana itu. Namun karena puasa, belum dilaksanakan.

Diakuinya, jumlah tempat wisata di Narmada sebanyak 26 titik. Dari lokasi wisata ini, beberapa tempat wisata yang menerapkan pemberlakuan tiket tempat wisata di Narmada seperti di Sesaot, Aik Nyet, dan Ranget. Selain itu ada TWA Suranadi. Ada juga kata dia, tempat wisata dikelola oleh BUMD seperti Taman Suranadi, Taman Narmada. Kemudian dikelola pihak swasta dan desa.

Soal PKS tempat wisata, menurut dia sangat penting supaya jelas payung hukumnya. Selain itu supaya jelas hak dan kewajiban, pembagian hasilnya seperti apa. “Terpenting ada bisa ada manfaat untuk warga sekitar,” ujarnya. (her)

IKLAN