Inspektorat dan BPKP Inventarisir Proyek Mangkrak di NTB

Ibnu Salim dan Ayi Riyanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB join audit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menginventarisir sejumlah proyek mangkrak. Sudah ada beberapa aset terdata dan diperiksa efektivitasnya.

Kerjasama audit itu dibenarkan Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si  dan Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, Senin, 15 Oktober 2018. Kedua pihak sudah bekerjasama menurunkan tim mengidentifikasi sejumlah aset Provinsi NTB  yang tak difungsikan maksimal.

Iklan

‘’Sekarang pendataan masih berjalan. Belum bisa kita informasikan apa saja aset itu. Tapi intinya sedang berlangsung inventarisasi,’’ kata Ayi Riyanto. Audit itu atas permintaan Pemprov NTB, ditindaklanjuti Inspektorat.

Ia menyebut audit ini termasuk kategori Audit untuk Tujuan Tertentu karena permintaan diajukan secara khusus.  Langkah ini pernah ditempuh ketika KPK meminta pihaknya mengaudit proyek PLN pusat yang ada di NTB.

Belum dipastikan kapan audit berakhir karena timnya masih terus bekerja. Juga soal berapa aset yang diperiksa dan sejauhmana efektivitas pemanfaatannya. ‘’Makanya kita cek satu satu dulu. Semua kita lihat dulu satu satu. Hasilnya kita koordinasikan dengan Inspektorat,’’ kata Ayi Riyanto.

Dua diantara yang sudah tercatat adalah proyek kakap itu pembangunan Techno Park di bypass Labuapi dan Horti Park di Batukliang Lombok Tengah. Beberapa proyek sudah dimanfaatkan, namun sebagian masih mangkrak.

Ibnu Salim juga membenarkan timnya sudah turun bersama BPKP.  Dari informasi awal diperolehnya, ada yang sudah dimanfaatkan. ‘’Ada juga yang belum. Nanti diinventarisir dulu baru disampaikan apa saja hasilnya,’’ ujar Ibnu.

Menguatkan penjelasan BPKP, bahwa audit akan fokus pada proses pemanfaatan aset. Jika sudah dipakai, maka akan diidentifikasi persentase penggunaannya.

Atas alasan itu pihaknya belum bisa memberi penjelasan lebih jauh. ‘’Intinya ini audit untuk tujuan tertentu, terkait tata kelola dan pemanfaatan aset yang produktif atau tidak,’’ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, telah menyampaikan daftar proyek mangkrak yang tersebar di beberapa daerah ke Gubernur NTB. Harapannya, agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur baru, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dapat menuntaskan pembangunannya.

Sepuluh proyek mangkrak yang dilaporkan tersebut, Pelabuhan Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, Terminal Haji dan TKI, Rumah Mutiara, Rumah Kemasan, Balai Pusat Data NTB (Balai ITE). Terminal Bertais, Terminal Binte di Bima, , Pasar Agropolitan di Alas Utan. Pasar Agropolitan Tamase, di Kecamatan Buer, Sumbawa, dan terakhir sejumlah proyek penyediaan air bersih.  (ars)