Inspektorat Cek Tindaklanjut Temuan BPK Soal Belanja Hibah Rp1,2 Triliun

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Belanja hibah sebesar Rp1,2 triliun pada 2019 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB 2019, realisasi belanja hibah senilai Rp1,2 triliun lebih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. Samsul Rizal, MM yang dikonfirmasi Suara NTB terkait tindaklanjut  temuan tersebut enggan memberikan tanggapan. Ia meminta hal tersebut agar ditanyakan ke Inspektorat.

Iklan

Berdasarkan LHP BPK, Pemprov NTB mengalokasikan belanja hibah pada tahun anggaran 2019  sebesar Rp1,37 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,27 triliun atau 92,26 persen. Belanja hibah tersebut terdiri dari hibah kepada kelompok masyarakat dianggarkan Rp458,5 miliar, terealisasi Rp449,2 miliar. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp178,04 miliar, terealisasi Rp127,5 miliar.

Kemudian belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota sebesar Rp631,44 miliar, terealisasi Rp585,39 miliar. Serta belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar masyarakat/swasta dianggarkan sebesar Rp50,3 miliar, terealisasi Rp49,87 miliar. Dan belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan menengah masyarakat/swastakabupaten/kota sebesar Rp60,5 miliar, terealisasi Rp60,15 miliar.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah baik berupa uang dan barang pada Pemprov NTB tahun 2019 belum dilakukan secara memadai. Dalam temuan realisasi belanja hibah tersebut, BPK memberikan empat catatan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pemberian hibah tidak didukung dengan proposal pengajuan dari kelompok penerima. Adapun jenis hibahnya yakni pembangunan rumah layak huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Hibah traktor, cangkul, sabit, linggis, arco, kendaraan roda tiga, mesin perontok padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Temuan kedua, yakni penerima hibah tidak ditetapkan dengan keputusan Gubernur berupa hibah barang, pembuatan MCK, pengadaan alak kesehatan klinik pada dinas kesehatan, perbuatan bale pertunjukan, gerbang desa, penataan obyek wisata, pengadaan barang pengangkut sampah pada Dinas Pariwisata.

Temuan ketiga adalah penerima hibah tidak dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berupa peningkatan jalan lingkungan, pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pengadaan mobil ambulance pada Dikes, pengadaan gerobak usaha, mesin kompresor, depot air isi ulang, Pertamini, mesin poto copy, kendaraan roda tiga pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata.

Pada temuan ketiga yakni menyangkut pertanggungjawaban penggunaan hibah pada organisasi masyarakat berupa uang senilai Rp127 miliar lebih yang dikelola BPKAD. BPK menemukan laporan pertanggungjawaban hibah yang sudah diterima Pemprov NTB baru senilai Rp31 miliar lebih. Sehingga masih ada realisasi belanja hibah senilai Rp85 miliar yang  belum ada  laporkan pertanggungjawaban penggunaannya.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 18 Juni 2020 mengenai tindaklanjut temuan BPK tersebut mengatakan akan membahasnya dengan OPD. Termasuk untuk mengecek tindaklanjutnya. ‘’Saya  bahas dulu dan cek tindaklanjutnya,’’ ujarnya singkat. (nas)