Inspektorat Audit Dana NTB ‘’Zero Waste’’

0
Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah klarifikasi yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait penggunaan anggaran program NTB Zero Waste tahun 2018. Inspektorat NTB juga sedang melakukan audit penggunaan anggaran yang diberikan ke bank sampah pada tahun 2018.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si  membenarkan pihaknya sedang melakukan audit. Informasi yang diserap Suara NTB, tim auditor Inspektorat sudah turun melakukan audit ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB khususnya bidang yang mengurus program NTB Zero Waste, Jumat pekan lalu.

IKLAN

‘’Iya (Inspektorat sedang mengaudit),’’ kata Ibnu yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 5 September 2019 siang.

Ditanya berapa lama Inspektorat akan melakukan audit. Dan apakah benar terjadi penyimpangan penggunaan anggaran program NTB Zero Waste sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat ke Kejati NTB? Ibnu mengatakan masih belum ada kesimpulan dari audit yang dilakukan.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, pihaknya masih mempelajari data dan informasi yang ada. ‘’Belum ada kesimpulan karena masih dipelajari data dan informasi yang ada. Demikian juga fakta lapangan,’’ terangnya.

Aliansi Pemuda NTB menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu, 28 Agustus 2019 lalu. Selain itu, ada juga masyarakat secara perorangan atas nama Pihirudin yang  melaporkan dugaan penyimpangan anggaran pada program NTB Zero Waste tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp4 miliar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB secara tegas membantah adanya penyimpangan anggaran NTB Zero Waste.

‘’Nggak ada, nggak ada penyimpangan. Karena itu bantuan sosial, malah tidak lewat kita bantuan sosial kepada bank sampah itu,’’ kata Madani.

Ia menjelaskan pada 2018, diberikan bantuan sosial kepada bank sampah sebesar Rp10 juta. Tahun lalu, bantuan sosial diberikan kepada 50 bank sampah. Sehingga total bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp500 juta.

Selain bantuan sosial, 50 bank sampah tersebut juga diberikan bantuan peralatan. Nilainya sebesar Rp15 juta untuk satu bank sampah. Sehingga total bantuan peralatan untuk 50 bank sampah pada 2018 sebesar Rp750 juta.

Sedangkan untuk tahun 2019, bantuan sosial dan peralatan akan diberikan kepada 74 bank sampah yang ada di NTB. Untuk bantuan sosial sebesar Rp740 juta dan bantuan peralatan sebesar Rp1,11 miliar.

Namun Madani menjelaskan bantuan sosial dan peralatan untuk 2019 kepada 74 bank sampah belum disalurkan. Pihaknya sedang membuatkan rekening buku tabungan kepada masing-masing bank sampah. Sehingga ia mempertanyakan dari mana angka dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp4 miliar tersebut.

Pada tahun 2020 mendatang, anggaran NTB Zero Waste dinaikkan menjadi dua kali lipat. Dari Rp15 miliar pada 2018, akan naik menjadi Rp31 miliar lebih pada 2020.

Sebagian besar anggaran tersebut akan dipergunakan untuk penanganan sampah di TPA Regional Kebun Kongok. Untuk pengelolaan sampah di TPA Kebun Kongok akan dialokasikan sekitar Rp11 miliar. (nas)