Insentif Vaksinator Dibebankan ke Daerah

H.M.Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan menjadi buah simalakama. Kebijakan itu tidak hanya mewajibkan daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Tetapi juga pembayaran insentif vaksinator dibebankan ke daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H.M.Syakirin Hukmi dikonfirmasi pekan kemarin menegaskan, bukan hanya insentif vaksinator, tetapi untuk biaya penyimpanan, distribusi, pemantauan pasca vaksinasi dan lain sebagainya juga menjadi beban daerah. Pembiayaan itu dalam bentuk program kegiatan yang disesuaikan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Iklan

Disatu sisi, alokasi dana di anggaran pendapatan dan belanja daerah belum tersedia. “Sekarang ini anggarannya belum tersedia,” kata Syakirin. Tim anggaran pemerintah daerah harus merealokasi anggaran Rp169 miliar. Anggaran telah ditemukan sumbernya. Anggaran harus disampaikan oleh kepala daerah dengan membuatkan laporan ke Kementerian Keuangan. Syakirin menambahkan, menjadi persoalan adalah pasal 7 dalam PMK 17 tahun 2021 bahwa daerah kembali diminta mengalokasikan maksimal 20 persen untuk sosial dan 15 persen pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, pasal 9 dalam peraturan sama juga kembali mengamanatkan minimal 8 persen dari DAU untuk penanganan Covid-19 dan minimal 30 persen dari dana insentif daerah. Jika dihitung demikian kata Syakirin, kebutuhan anggaran mencapai Rp60 miliar lebih. Jika dikalkulasi dengan pemotongan DAU sebelumnya Rp18 miliar lebih, sehingga total anggaran perlu dicarikan kembali sumbernya adalah Rp78 miliar lebih. “Makanya ini yang akan kita carikan dengan menyisir program di OPD,” lanjutnya.

Pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran paling besar adalah insentif tenaga kesehatan. Di tahun 2020 lalu, pembayaran insentif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun juga belum membayar insentif nakes selama empat bulan. Terbitnya aturan tersebut maka otomatis pembayaran nakes dibebankan ke pemerintah daerah. “Jika dihitung insentif nakes itu mencapai Rp16 miliar,” sebutnya.

Karena beban yang ditanggung daerah tidak saja insentif vaksinator, melainkan insentif nakes yang menangani pasien Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan, walaupun dasar persetujuan pembayarannya melalui Kemenkes. Sebab, pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 berbeda dengan vaksinator. “Kenapa tidak dari awal diberikan pedoman sehingga kita tidak kelabakan menghitung,” demikian kata Syakirin. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional