Insentif Tenaga Kesehatan Belum Dibayar

Petugas kesehatan lengkap menggunakan alat pelindung diri melayani pasien baru – baru ini. Tiga bulan berjibaku menangani Covid-19, tenaga kesehatan belum dibayar insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas telah tiga bulan berjuang menangani pasien terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19. Meski jadi garda terdepan jerih payah mereka belum ditunaikan oleh pemerintah. Penghargaan berupa insentif belum dibayarkan.

Pemberian insentif  bagi tenaga kesehatan yang menangani corona telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. Besaran insentif diberikan bervariasi. Untuk dokter spesialis memperoleh Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta, perawat dan bidan Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Iklan

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, perkembangan terhadap rencana pemberian insentif oleh pemerintah pusat bagi tenaga kesehatan belum cair. Tetapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengusulkan dari jauh sebelumnya untuk pemberian insentif tambahan kepada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Besaran insentif yang diberikan berbeda dengan nominal yang dijanjikan oleh Kementerian Kesehatan. “Kita berikan 50 persen. Kalau tadinya Rp15 juta jadi Rp7,5 juta dan seterusnya,” sebut Eko dikonfirmasi, Selasa, 8 Juni 2020.

Pemberian insentif menunggu terbitnya peraturan Walikota. Karena, insentif yang bakal diberikan ke tenaga kesehatan setelah dikonsultasikan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperbolehkan memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Dengan catatan harus diatur dalam keputusan kepala daerah.

“Kami sudah konsultasikan ke BPKP boleh diberikan tambahan tapi harus diatur dalam keputusan kepala daerah,” tegasnya.

Pembiayaan insentif tenaga kesehatan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sekda tidak menyebutkan detail berapa total anggaran tambahan untuk insentif tenaga kesehatan. Tetapi anggaran diberikan berdasarkan pengajuan dari Dinas Kesehatan. Untuk pembayaran tersebut, pihaknya juga meminta asistensi dari pemerintah provinsi. (cem)