Inpres Belum Keluar, Ribuan RTG Berhenti Dikerjakan

H. Ahmadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk masyarakat korban gempa di NTB sampai saat ini belum dapat dilanjutkan. Pasalnya, Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur perpanjangan waktu rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) belum dikeluarkan.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, menerangkan, sampai saat ini setidaknya ada 12.500 unit RTG yang belum memulai proses pengerjaan. Selain itu, 19.409 unit RTG lainnya masih dalam proses pengerjaan yang terhenti karena belum adanya dasar hukum perpanjangan Rehab-Rekon.

Iklan

Memang ada diperpanjang yang ketiga itu Maret sampai Juli, empat bulan lah. Tapi dalam pelaksanaannya ini belum bisa kita lakukan perpanjangan itu, ujar Ahmadi saat dikonfirmasi, Jumat, 5 Juni 2020. Tanpa Inpres, perpanjangan SK Fasilitator yang mendampingi pengerjaan RTG juga belum bisa diperpanjang.

Pengerjaan 19.000 lebih rumah (dalam pengerjaan) itu belum bisa kita laksanakan, karena belum ada pendampingnya. Inpres perpanjangan waktu belum turun, artinya payung hukumnya tidak ada, jelasnya.

Diterangkan Ahmadi, pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemantauan juga terus dilakukan melalui Babinkamtibas dan Babinsa di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Instruksi Gubernur NTB untuk menyelesaikan pengerjaan RTG dalam waktu tiga bulan diakuinya belum dapat terealisasi. Pasalnya, mempertimbangkan jumlah rumah yang masih membutuhkan penanganan dan kendala yang dihadapi di lapangan, proses pengerjaan diprediksi akan memakan waktu lebih lama.

Untuk memastikan pengerjaan RTG dapat dilanjutnya, BPBD NTB disebutnya telah meminta penyesuaikan jangka waktu Rehab-Rekon terhitung sejak Inpres dikeluarkan nanti. Sehingga masa Rehab-Rekon bisa diperpanjang hingga September mendatang.

Untuk alokasi anggaran pengerjaan RTG disebut Ahmadi sudah tersedia. Di mana dana bantuan tersebut saat ini masih mengendap di rekenin masing-masin Pokmas atau di bank penyalur. Menurut Ahmadi, pencairan dana memang tersendat karena belum adanya fasilitator yang tersedia.

  Akibat Letusan Gunung Agung, LIA Ditutup Sementara

Fasilitator belum bisa mendampingi masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa mencairkan itu, karena dia (fasilitator, Red) harus teken (tanda-tangan) di dokumen itu, pungkasnya. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here