Inilah Rekomendasi DPRD Sumbawa Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020

Rapat paripurna DPRD Sumbawa tentang LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Setelah penyampaian laporan Pansus, DPRD Sumbawa mengeluarkan Keputusan tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2020. Yang dibacakan Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri M.Si, dalam paripurna Kamis, 15 April 2021.

Terdapat 15 poin rekomendasi tersebut. Yakni pertama, terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah, capaian Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi memiliki ketahanan sehingga dapat menopang pembangunan. Disaat terjadinya refocusing anggaran transfer pemerintah pusat. DPRD mendorong peningkatan PAD melalui pembenahan tata kelola pendapatan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembayaran dengan seluruh stakeholder terkait. Serta penerapan transaksi non tunai berupa e pajak dan e-retribusi.

Iklan

Kedua, terhadap pelaksanaan belanja Daerah, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk selalu berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan strategi pembangunan yang telah ditetapkan pada upaya peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan pengembangan inovasi. Oleh karena itu proporsi anggaran masing masing layanan tersebut harus dapat dijaga.

Ketiga, DPRD mendukung Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Terlebih saat ini Kabupaten Sumbawa menghadapi wabah Pandemi Covid-19.

DPRD meminta Pemerintah Daerah agar memberikan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa sampai tingkat desa.

Terhadap rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Alas, terdapat permasalahan status jalan yang masih belum memiliki status. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan status jalan tersebut menjadi Jalan Nasional sehingga pembiayaannya dapat diupayakan melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus. Kelima, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas jalan Kabupaten yang rusak parah atau masuk dalam kategori kritis dan merupakan jalan potensial dan strategis. Terutama yang terletak di daerah terisolir, seperti ruas jalan Batulanteh–Tepal, Sampa–Ai Ngelar. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

Keenam terhadap keberlanjutan Restotasi Istana Sultan Sumbawa (Istana Bala Putih/Wisma Praja Kabupaten Sumbawa) agar segera dituntaskan proses pembangunan dan finishingnya. Mengingat fungsi dan makna keberadaan Bangunan Cagar Budaya tersebut sangat penting dalam membangun spirit Tau dan Tana Samawa. Ketujuh, terkait dengan penyelenggaraan urusan Pendidikan, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar tetap mempertahankan kualitas pendidikan. Meski proses belajar mengajar tidak dapat digelar secara tatap muka selama masa Pandemi-19. Namun proses Belajar Dari Rumah (BDR) harus tetap dimaksimalkan dengan berbagai motede pendidikan jarak jauh atau Daring, dengan mengunakan aplikasi teknologi.

Kedelepan, terkait dengan Pembangunan Ruang Belajar yang belum tuntas DPRD meminta Pemerintah Daerah agar pembangunan tersebut dilanjutkan disertai dengan tenaga pendidik yang memadai, baik jenjang SD, SMP dan SKB. Keberadaan guru PNS sangat penting dalam menyukseskan program belajar dan memberikan semangat bagi Peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya yang masih berstatus honor.

Kesembilan, DPRD mendorong keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di eks Balai Benih Utama Sering Kecamatan Untir Iwis. Pembangunan RSUD telah menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat di masa yang akan datang. Untuk itu, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dan berkonsultasi secara intens dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan terkait keberlanjutan pembangunan RSUD tersebut, khususnya menyangkut anggaran yang dapat digelontorkan dalam pembangunan Rumah Sakit baik fisik maupun peralatan kesehatannya, sehingga keberadaan Gedung yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, selain sebagai tempat perawatan dan isolasi pasien Covid-19.

Kesepuluh, terrkait dengan belum tuntasnya pembangunan dan maksimalisasi pemanfaatan gedung kesehatan (Puskesmas) yang ada di kecamatan, DPRD mendorong agar dianggarakan kembali dengan pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik dan benar. Dan untuk bangunan yang pemanfaatannya belum difungsikan dengan baik yang disebabkan fasilitasnya terbatas, agar semua fasilitas tersebut segera dilengkapi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa.

Kesebelas, terhadap realisasi belanja, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan. Kecendrungan realisasi Belanja OPD menumpuk di akhir tahun atau Triwulan ketiga, yang tidak maksimal. Oleh karenanya Tender atas pelaksanaan Barang dan Jasa dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi hal hal yang di luar kemampuan seperti wabah dan bencana alam.

Keduabelas, terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangat penting terutama di masa Pandemi Covid-19. DPRD mendorong Satpol PP untuk terus melakukan penertiban masyarakat terutama dalam penegakkan protokol kesehatan untuk menjamin perlindungan masyarakat dari penularan Covid 19.

Ketiga belas, DPRD mendorong Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah melalui penyelenggaraan kemitraan, Temu Usaha, peningkatan informasi UMKM serta mengoptimalkan pembinaan dan pendidikan bagi Calon Wirausaha dan Tenaga Kerja dalam Program Kartu Pra Kerja, sebagai upaya untuk mendorong perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Keempat belas, terkait dengan ketahanan pangan, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar mengembangkan potensi lokal dan diversifikasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Ketersediaan pangan dan Tanaman Obat dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat. DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk sigap dan tanggap terhadap kondisi rawan Pangan dengan menjamin ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Seperti halnya ketika terjadi wabah penyakit diharapkan dapat mengontrol harga pangan yang menguntungkan petani, dan stok pangan tetap aman.

Kelima belas, terhadap seluruh catatan, kritik, saran dan masukan Panitia Khusus DPRD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini agar dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (arn)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional