Ini Tiga Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan NTB

Mataram (suarantb.com) – Tingkat literasi keuangan di NTB menempati posisi paling buncit di Indonesia. Menduduki posisi ke-35 dari total 36 provinsi, angka literasi keuangan di NTB hanya 22,35 persen, jumlah ini masih terpaut jauh dengan tingkat literasi nasional yang mencapai 29,66 persen.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, M.Si menilai rendahnya tingkat literasi di NTB kemungkinan besar dapat menjadi indikasi bahwa skala pasar masyarakat masih relatif sempit.

Iklan

“Literasi ini artinya orang melek dan paham tentang sistem keuangan atau transaksi finansial melalui lembaga keuangan. Artinya mereka juga paham tentang bisnis dan menggunakan lembaga keuangan sebagai intermediary (perantara) bisnisnya,” jelasnya.

Menurutnya, jika skala pasar masyarakat luas, secara tidak langsung pemahaman terhadap industri jasa keuangan juga semakin baik, karena mereka akan menggunakan jasa keuangan sebagai perantara dalam melakukan transaksi dan bisnis.

“Perlu ditelusuri skala pasar masyarakat, kalau literasi minim dikhawatirkan ekspansi ekonomi juga relatif rendah. Artinya skala pasar ndak begitu luas. Ketika daerah punya skala pasar yang kecil maka susah untuk maju,” ungkapnya saat ditemui suarantb.com di kediamannya, Rabu, 15 Februari 2017.

Menurutnya, untuk membenahi rendahnya angka literasi keuangan, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan dan seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) perlu memetakan secara dalam akar permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat literasi.

Dosen ekonomi yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Dewan Riset Daerah NTB ini menilai, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat menjadi faktor rendahnya tingkat literasi keuangan. Pertama, masyarakat memang tidak cukup memiliki ketersediaan uang untuk disimpan di perbankan. Sehingga, meskipun mereka paham peran jasa keuangan, namun tidak memiliki modal untuk melakukan transaksi.

Kedua, pemahaman literasi tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM NTB yang relatif rendah dapat menjadi indikasi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terhadap pemahaman keuangan. IPM NTB sendiri, tercatat menempati posisi 30 dari 34 provinsi di tahun 2015.

Terakhir, terdapat substitusi atau pihak pengganti dari jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh para rentenir.

“Rentenir ini bahaya karena berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Khawatirnya kalau masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan rentenir, merasa kebutuhannya terpenuhi oleh rentenir. Ini akan semakin jadi lingkaran setan yang susah diputus,” ungkapnya.

Diakui Firmansyah, dengan pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami peningkatan, seharusnya dapat sejalan dan seimbang dengan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat lembaga keuangan.

Menurut dia, hanya dengan melakukan sosialisasi keuangan dinilai belum cukup, karena diperlukan pendekatan-pendekatan yang harus disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan masyarakat.

“Bisa juga masyarakat punya uang, tapi mereka punya investasi lain misalnya memilih membeli emas, tanah atau perbendaan lainnya, itu kan ndak berhubungan dengan perbankan, jadi perbankan harus kuat mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank,” demikian firmansyah. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here