Ini Syarat Anggota DPRD dan Kepala Daerah Maju Pilkada 2018

Mataram (suarantb.com) – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan bagi para calon yang hendak terjun dalam Pilkada 2018. Hasyim menjelaskan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mundur dari jabatannya.

“Pada prinsipnya di UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, Anggota DPR, DPD dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya di lembaga-lembaga tersebut,” paparnya saat kunjungannya ke Mataram, Kamis, 18 Mei 2017.

Iklan

Mengenai prosedur pengunduran diri tersebut, yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen bermeterai berisi pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD. Ditegaskan Hasyim, jika telah diterima dokumen ini tidak bisa ditarik kembali.

“Ini jadi bukti keseriusan. Orang itu harus punya niat yang serius,” katanya.

Pada hari ia ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat, lima hari kemudian calon yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen surat keterangan dari pimpinan sebagai bukti yang bersangkutan telah memproses pengunduran diri dari jabatan sebelumnya.

Sementara surat keputusan resmi tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD  harus sudah disampaikan 60 hari sejak penetapan calon. “Kalau hari ini penetapan sebagai calon kepala daerah, maka 60 hari ke depan SK pemberhentian sudah diterima oleh KPU dimana dia mendaftar,” ucapnya.

Berbeda dengan anggota DPRD, TNI dan Polri yang harus mundur dari jabatan, kepala daerah tidak perlu mundur. “Misalnya bupati/walikota itu maju jadi cagub di NTB itu tidak perlu mundur. Yang mundur itu kalau dia mencalonkan diri jadi gubernur di provinsi lain,” terangnya.

Jadi Ahyar Abduh, Suhaili dan Ali BD tidak akan kehilangan jabatannya meski gagal di Pilkada 2018. Mereka hanya diwajibkan cuti selama masa kampanye. Tahapan kampanye menurut Hasyim dimulai tiga hari kemudian sejak penetapan calon.

“Begitu mulai kampanye maka dia harus sudah cuti sampai berakhirnya masa kampanye, yaitu tiga hari sebelum pemungutan suara,” pungkasnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here