Ini Reaksi Penasihat Hukum Soal Tuntutan Enam Bulan Penjara kepada Ibu Nuril

Mataram (suarantb.com) – Sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Baiq Nuril Maknun kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) MataramRabuMataramRabuMataram, Rabu, 14 Juni 2017. Penasihat Hukum Ibu Nuril kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan itu dinilai cenderung dipaksakan.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU, Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH, Ibu Nuril dituntut dengan tuntutan pidana 6 bulan penjara. Dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Iklan

Penasihat Hukum Terdakwa, Aziz Fauzi, SH mengaku sangat kecewa dengan tuntutan JPU. Ia menganggap tuntutan JPU tidak mempertimbangkan hasil pembuktian dalam persidangan.

“Salah satu hasil pembuktian di persidangan menjadi salah satu pertimbangan yang wajib dimasukkan dalam surat tuntutan pidana,” kata Aziz usai persidangan.

Menurut Aziz, berdasarkan fakta persidangan, sudah jelas menunjukkan bahwa yang aktif menghidupkan laptop, melakukan transmisi dan mengirim rekaman elektronik itu adalah saksi IM bukan Ibu Nuril. Hal itu diperkuat dengan keterangan terdakwa Ibu Nuril.

“Pada pokoknya telah menerangkan yang meminta, yang mengirimkan rekaman itu dari HP ke laptop adalah saksi IM,” ungkapnya.

Keterangan Ibu Nuril diperkuat lagi oleh saksi ahli dari Kemenkominfo. Menurut ahli, dari rumusan perbuatan yang ada dalam persidangan, Ibu Nuril tidak melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait unsur mentransmisikan dan mendistribusikan.

Menurut Aziz, JPU hanya menggunakan keterangan saksi IM dalam mengajukan tuntutan. Keterangan IM patut dicurigai tidak benar karena keterangan saksi IM terus berubah selama persidangan.

“Diketerangannya di BAP dia berbeda, dia mengakui bahwa dia yang meminta rekaman tersebut. Tapi di persidangan pertama dia membantah,” ujarnya.

“Kemudian setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi Husnul Aeni dia mengakui. Kemudian di sidang berikutnya dia membantah lagi,” tambahnya.

Tuntutan JPU bertentangan dengan pasal 185 ayat 2 KUHAP. Keterangan seorang saksi saja tidak bisa menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

“Nah dalam hal ini hanya saksi IM yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tramsmisi,” ujarnya.
Sementara yang menyatakan Ibu Nuril tidak bersalah didukung oleh tiga alat bukti. Pertama keterangan terdakwa yang bersifat mengikat. Kedua, saksi L. Agus memperkuat keterangan Ibu Nuril. Kemudian dikuatkan juga dengan keterangan ahli dari Kemenkominfo, Teguh Arifyadi. (bur)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional