Ini Penjelasan Pihak IAIN Mataram Terkait Dugaan Cuti Paksa

Mataram (suarantb.com) – Keputusan tidak memperpanjang waktu pembayaran SPP oleh pihak kampus IAIN Mataram dinilai merugikan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang hendak membayar SPP namun pembayaran telah ditutup, sehingga tak ada pilihan lain mereka terpaksa harus mengajukan cuti. Pihak kampus IAIN Mataram dalam pertemuan di Kantor Rektorat IAIN Mataram yang dihadiri oleh Kadis Dikbud NTB, H. M. Suruji, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi beserta beberapa anggota dewan, pihak IAIN memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Rektor IAIN Mataram, H. Mutawalli mengakui tidak ada perpanjangan masa pembayaran SPP. Itu dilakukan setelah sebelumnya diputuskan bersama dalam rapat. “Jadi pada prinsipnya tidak ada perpanjangan masa pembayaran SPP, untuk perbaikan sistem yang ada. Dalam buku pedoman juga tertulis mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP otomatis menjadi cuti,” jelasnya.

Iklan

Akibat tidak dilakukannya perpanjangan ini, Mutawalli mengaku sering didatangi orang tua siswa hingga menerima teror. “Ada orangtua mahasiswa datang menangis, karena dia takut anaknya dikeluarkan dari IAIN kalau ambil cuti. Padahal kan tidak demikian,” ucapnya.

Wakil Rektor I IAIN Mataram, H. Masnun juga mengaku mengalami hal serupa. Bahkan hingga ia pernah ditodong senjata oleh orangtua mahasiswa. Meski demikian, ia mengatakan keputusan ini harus tetap dijalankan. Sosialisasi terkait pembayaran SPP dijelaskan Masnun telah dilakukan jauh-jauh hari.

Mahasiswa yang berdemo di Dewan juga diakuinya hanya sedikit yang merupakan mahasiswa IAIN. “Yang demo-demo ini hanya tujuh mahasiswa dari IAIN dari 22 yang kita ketemu di Dewan. Rata-rata semuanya sudah bayar SPP. Saya bahkan hafal namanya dan dari mana asalnya,” ujarnya.

Perpanjangan masa pembayaran SPP jika dilakukan saat ini dikhawatirkan akan mengganggu perkuliahan yang sudah mulai berjalan. Menurutnya, tidak baik jika puluhan ribu mahasiswa harus dikorbankan hanya demi segelintir orang.

“Kalau sudah dijadwalkan pembayaran SPP itu tanggal 9 Januari-3 Februari untuk diketahui itu tidak ada perpanjangan, batasnya tanggal itu. Yang demo-demo ini juga kan ndak pernah kuliah, secara akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan mereka. IP-nya rata-rata di bawah 2,” katanya.

Dari total 350 mahasiswa yang disebutkan menjalani cuti paksa, Masnun mengakui data yang benar adalah 309 orang. Hingga kemarin, tercatat 152 mahasiswa telah mengajukan cuti yaitu 54 mahasiswa Fakultas Tarbiyah, 76 mahasiswa Fakultas Syariah dan 22 mahasiswa Fakultas Dakwah.

“Sisanya masih belum jelas, ada yang sulit dilacak karena sudah menikah ke daerah lain dan sebagainya. Tapi mahasiswa semester akhir yang cuti tetap akan dapat bimbingan proposal, skripsi dan akses ke perpustakaan,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here