Ini Komentar Kuasa Hukum Terkait Temuan Formulir Pendaftaran Rabitah

Mataram (suarantb.com) – Tim kuasa hukum TKW Sri Rabitah, Muhammad Saleh mengomentari temuan formulir pendaftaran Rabitah yang bertuliskan tiga pilihan negara tujuan bekerja.

Menurutnya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saleh mengatakan seharusnya TKI ditempatkan di negara tujuan sesuai dengan perjanjian kerja sama penempatan atau demand letter.

Iklan

“Yang jelas dalam pendaftaran itu syaratnya harus ada perjanjian kerja sama penempatan, demand letter. Jadi tidak boleh formulir itu kemudian bisa untuk semua negara, ada banyak negara. Tak ada dalam aturan itu,” ujarnya saat dihubungi suarantb.com, Selasa, 21 Maret 2017.

Saleh menjelaskan jika demand letter bertuliskan negara Oman, seharusnya TKI diberangkatkan ke Oman saja. TKI tidak bisa diberikan pilihan semacam itu, sebab itu sesuai dengan aturan. Jika setiap TKI diberikan pilihan demikian, ia meyakini ada kemungkinan TKI ditempatkan seenaknya oleh PPTKIS.

Meski ada bukti formulir ini, Saleh tetap meyakini pernyataan dari Rabitah yang menyatakan ia dijanjikan bekerja di Abu Dhabi. Namun, berubah menjadi Qatar saat ia sampai di negara tujuan.

Dalam formulir tertanggal 6 Juni 2014 tersebut, memang tertulis Rabitah memilih tiga negara tujuan yang tersedia. Pilihan pertama ia jatuhkan pada Abu Dhabi, kedua Oman dan ketiga Qatar. Oleh PPTKIS negara tujuan yang semula Oman diubah menjadi Qatar. Ini sesuai dengan bukti Surat Verifikasi Negara Tujuan yang diajukan oleh PT Falah Rima Hudaity Bersaudara bernomor 451/FLHB-RN/VI/2014 kepada P4TKI Tangerang tertanggal 27 Juni 2014.

Dalam pertemuan di Kantor Disnakertrans NTB Senin kemarin, 20 Maret 2017 0, BP3TKI Mataram telah menyodorkan berbagai bukti bahwa pemberangkatan Rabitah ke Qatar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari formulir pendaftaran hingga bukti foto paspor Rabitah yang menunjukkan ia kembali dari Qatar pada 5 November 2014 lalu.

Meski demikian, tim kuasa hukum mengaku ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada proses pemberangkatan Rabitah. Untuk itu, mereka telah menyerahkan pada Ombudsman NTB untuk menginvestigasi lebih jauh terkait dokumen-dokumen keberangkatan Rabitah.

“Saya dan Ombudsman sebenarnya punya data-data lengkap baik itu tentang PPTKIS maupun pemerintah pusat. Dimana itu yang jadi bahan penyelidikan untuk Ombudsman. Kita serahkan pada mereka, biar nanti mereka yang jelaskan semuanya,” jelasnya.

Pihak Ombudsman yang ditemui awak media terkait laporan tim kuasa hukum Rabitah mengamini adanya laporan tersebut. Namun, mereka enggan berkomentar lebih jauh. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here