Ini Hasil Akhir Seleksi CPNS Lotim

Kepala BKPSDM Lotim,  Muhammad Khaeri (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pengumuman hasil tes akhir Standar Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Provinsi NTB secara resmi diumumkan. Namun untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pengumuman kepada masyarakat masih menunggu tanda tangan bupati. Dalam pengumuman yang diterima oleh BKPSDM Lotim bahwa dari 225 jatah yang didapat, tidak semua formasi itu terisi.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Khaeri, SIP., MSi., penerimaan CPNS sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Pemerintah daerah sifatnya hanya menfasilitasi termasuk dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

Iklan

“Iya barusan (kemarin siang, red) kita terima pengumuman hasil akhir rekrutmen CPNS itu,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis,  3 Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Khaeri mengingatkan kepada CPNS yang lulus agar tidak hanya sekadar mengejar nomor induk pegawai (NIP) lalu kemudian mengajukan pindah. Maka dari itu, untuk menjaga kemungkinan itu terjadi Pemkab Lotim sudah melakukan MoU dengan pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN-RB, bahwa CPNS yang lulus dapat mengajukan pindah minimal sudah 5 tahun. Itupun akan melihat kembali kebutuhan di lapangan.

Apabila CPNS itu pindah tanpa adanya pengganti, tentunya sangat merugikan pemerintah daerah. Misalnya, pengisian dokter spesialis THT di rumah sakit, apabila pindah ke daerah asalnya. Maka hal tersebut sangat merugikan Kabupaten Lotim, karena di data pemerintah pusat kebutuhan dokter THT sudah terpenuhi, sehingga apabila mengajukan kembali tidak akan diterima.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menegaskan jika tidak semua jatah 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim terisi. Untuk pengumuman hasil akhir CPNS yang sudah diterima oleh BKPSDM Lotim akan diumumkan setelah ditandatangani oleh bupati. “Kita tidak bisa sebutkan berapa jumlah formasi yang tak terisi itu sebelum diumumkan atas persetujuan bupati,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa formasi yang berpeluang tidak terisi di antaranya, formasi Analis Pelabuhan tidak ada yang memenuhi standar nilai sesuai Permenpan 61 Tahun 2018 yaitu minimal 225, dua formasi dokter gigi karena 6 formasi dicari 4 pendaftarnya. Selanjutnya dari 32 tenaga guru khusus eks kategori dua (jumlah formasi 79, namun yang memenuhi syarat sesuai Permenpan 37 tahun 2019 itu sebanyak 13 peserta dan yang memenuhi Permenpan 61 tahun 2018 sejumlah 34 peserta. Sehingga dimungkinkan yang lowong atau tidak terisi sebanyak 35 formasi. (yon)