Ini Harta Kekayaan Wabup Lombok Utara yang Jadi Tersangka Kasus Proyek IGD-ICU RSUD

Danny Karter Febrianto

Mataram (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pembangunan ruang IGD dan ruang ICU RSUD KLU tahun anggaran 2019. Danny memiliki total harta kekayaan Rp3,44 miliar. Harta paling besar berupa tanah dan bangunan.

Mengutip pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Kamis, 23 September 2021, Danny terakhir melaporkan LHPKN pada 17 Agustus 2020. LHKPN ini dilaporkan Danny saat mencalonkan diri sebagai Wabup Lombok Utara dalam Pilkada Serentak 2020.

Iklan

Danny memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,44 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2,34 miliar. Rinciannya tanah dan bangunan seluas 141/100 meter persegi di Lombok Barat senilai Rp800 juta yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selanjutnya warisan tanah dan bangunan seluas 376/60 meter persegi di Kota Mataram senilai Rp420 juta, serta tanah seluas 2,8 hektare di Lombok Utara senilai Rp1,12 miliar.

Danny juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin yang diperoleh dari hasil sendiri. Yakni mobil Daihatsu Xenia buatan tahun 2011 senilai Rp110 juta, Toyota Rush tahun 2019 senilai Rp311 juta, dan sepeda motor Honda Vario senilai Rp10 juta.

Kemudian harta bergerak lainnya setara Rp180 juta, kas dan setara kas Rp145 juta, dan harta lainnya Rp800 juta. Total hartanya Rp3,88 miliar. Danny juga melaporkan memiliki utang Rp443,41 juta sehingga harta kekayaannya menjadi Rp3,44 miliar.

Danny dalam proyek RSUD KLU diduga terlibat dalam memuluskan pelaksanaan proyek. Akibatnya, negara dirugikan Rp1,75 miliar. Tetapi saat itu Danny belum menjabat sebagai kepala daerah.

“Bahwa DKF pada proyek itu selaku konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultan dan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati KLU,” terang Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, Kamis, 23 September 2021.

Selain itu, Kejati NTB juga menetapkan empat tersangka lain dalam dugaan korupsi pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD KLU. Antara lain mantan Direktur RSUD KLU SH, pejabat pembuat komitmen HZ, kuasa direktur PT Batara Guru MF, dan Direktur CV Indomulya Consultant.

Dedi menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara tahun 2019 kerugian keuangan negaranya sebesar Rp1,75 miliar.

Proyek ruang operasi dan ICU RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Rekanan pelaksana PT Apro Megatama memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar.

Sementara dalam proyek penambahan ruang operasi dan ICU RSUD KLU tahun anggaran 2019, ditetapkan empat orang tersangka. Yakni mantan Direktur RSUD KLU SH, pejabat pembuat komitmen EB, kuasa Direktur PT Apromegatama DT, dan Direktur CV Cipta Pandu Utama.

Dugaan korupsi penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara merujuk hasil audit merugikan keuangan negara sebesar Rp742,75 juta.

Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU ditender sebesar Rp5,41 miliar tersebut. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional