Ini Catatan Fraksi Nasdem, Golkar, dan PAN Terhadap Dua Raperda Kabupaten Sumbawa

Jubir Fraksi Nasdem DPRD Sumbawa, Bunardi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa memberikan sejumlah catatan dalam penyampaian pemandangan umum terkait penjelasan Bupati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam lanjutan rapat paripurna DPRD Sumbawa, Senin, 6 Juli 2020 lalu. Yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa.

Catatan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Bunardi, di antaranya, meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan pasar Seketeng sesuai prosedur. Sebagaimana diketahui, pembangunan pasar Seketeng hampir rampung tetapi Amdalnya sampai sekarang belum terbit.
Terhadap bangunan yang gagal fungsi adalah pasar Brang Bara, yang belum berfungsi sebagai pasar tradisional. Begitu juga pasar Utan yang belum menunjukkan aktivitas. Fraksi Nasdem tidak berharap seperti kejadian pembangunan pasar di Kecamatan Moyo Hilir yang berlokasi di Desa Berare, sejak dibangun tidak berfungsi hingga lokasi itu berubah menjadi lokasi pembangunan Puskesmas. Uang daerah seharus lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, ini dikarenakan kealpaan dalam perencanaan yang tidak didahului dengan studi awal.

Iklan

Fraksi Partai Nasdem juga meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang kelanjutan dan sumber dana relokasi pembangunan RSUD Sumbawa, yang berdiri di atas lahan balai benih utama di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes yang sampai sekarang lahannya belum diganti. Fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur jalan menuju daerah atau wilayah destinasi wisata.
Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor tahun 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, Fraksi Nasdem meminta mengkaji kembali penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah. “Untuk lebih lanjut kami menyetujui untuk dibahas lebih detail di dalam pembahasan di tingkat pansus DPRD,” ujar Bunardi.

  Bupati Sumbawa Luruskan Pemahaman Soal Dana Aspirasi Dewan

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Gahtan Hanu Cakita, juga meminta penjelasan kepada Pemkab atas sejumlah masalah. Di antaranya, pengerjaan by pass Jalan Garuda yang tidak mempunyai median jalan dan penerangan, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Serta bagaimana penyelesaian masalah kontrak jembatan Pelempit. Permasalah ketersediaan air PDAM yang menjadi masalah di setiap kecamatan dan terutama dalam kota Sumbawa.

Kemudian, pengadaan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, terutama di kecamatan-kecamatan. Penyelesaian gaji dan status pegawai Perusda Sabalong Samawa yang terkatung-katung dari 2008 sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Perkembangan progres pembangunan Pasar Seketeng, RSUD, dan pengadaan pengantian lahan BBU. Progres pemgembanganan KTM Labangka dan pembangunan dermaga Teluk Santong. Kelanjutan pembangunan RTH ramah anak, RTH desa Motong serta restorasi bangunan bersejarah Istana Sultan Sumbawa.

Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Fraksi Golkar bisa menerima usulan perubahan susunan perangkat daerah. Seperti, RSUD bertanggung jawab kepada Kadis Kesehatan. Nomenklatur perangkat daerah Bakesbangpoldagri berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rekonstruksi perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun Fraksi Partai Golkar memiliki beberapa catatan terhadap upaya penataan organisasi perangkat daerah. Seperti penguatan pembangunan bidang pertanian melalui penyatuan Dinas Pangan dan Dinas Pertanian harus diarahkan pembangunan sektor indutri pertanian unggulan. Termasuk di dalamnya peningkatan pendapatan dan peningkatan daya dukung petani, sehingga masyarakat tana Samawa yang lebih 75 persen petani menjadi aman dan sejahtera.

Fraksi Golkar berharap perubahan sususnan perangkat daerah ini diikuti dengan pengisian pejabat yang tepat dari sisi kompentensi pada organisasi perangkat daerah yang ada. Serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola perangkat daerah. Pihaknya juga meminta perangkat daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bebas konflik kepentingan dan yang terpenting adalah mendukung kinerja bupati dan pencapaian visi, misi, dan janji Bupati.

  Sembilan Kandidat Cabup/Cawabup Mendaftar di Golkar

Sementara itu, Fraksi PAN melalui Juru bicaranya, H. Mustajabuddin, menyampaikan beberapa catatan, masukan dan hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah daerah. Di antaranya, mempertanyakan pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang, yang dinilai masih bermasalah dalam proses pembangunan, hingga saat ini belum bisa digunakan. Fraksi PAN juga menanyakan kepada pemerintah terkait dengan kapan diserahterimakan Puskesmas Kecamatan Lunyuk, karena sampai saat ini belum bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Fraksi PAN menanyakan pula kelanjutan pengerjaan Jalan Lingkar Alas, yang dinilai belum ada kelanjutannya. Kemudian menekankan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi karena dinilai belum optimal. Fraksi PAN memberikan apresiasi untuk bidang kesehatan. Dengan dibangunnya Puskesmas-Puskesmas dan rumah sakit baru meski dalam peroses perencanaan dan pembangunan masih terdapat kekurangan.

Berkaitan dengan Raperda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Fraksi PAN juga mempunyai beberapa pandangan. Di antaranya, berharap kepada pemerintah untuk memikirkan dari segi anggaran, segi kebutuhan masyarakat, dan benar-benar berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran program perangkat daerah tersebut. Menekankan kepada pemerintah dalam hal pembentukan Perda ini harus sesuai dengan lembaga/atau kementerian yang ada, agar dalam pelaksanaan program atau bantuan dari pusat tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. (arn/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here