Indeks Literasi NTB 10 Besar Nasional, Bukti Kinerja Literasi NTB Terus Membaik

0
Julmansyah, M.Ap. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) -Kabar baik bagi Provinsi NTB terkait hasil penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Tahun ini, NTB masuk rangking 10 besar secara nasional.

IPLM adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota. Tujuannya, membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

IKLAN

Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Julmansyah, M.Ap menjelaskan, Tahun 2020 lalu, IPLM Provinsi NTB belum masuk 10 besar, berdasarkan penilaian pusat dari 34 provinsi di Indonesia.

“Saat itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada peringkat 14 dengan indeks 13,89. Namun, hasil IPLM 2021 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional November 2021, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk ke rangking 10 besar yakni peringkat 10 dengan indeks 17,66,” kata Julmansyah.

Lompatan kinerja literasi masyarakat NTB ke peringkat 10, merupakan capaian bersama masyarakat NTB, baik Bupati maupun walikota. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja kolaborasi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama berbagai pihak, baik kabupaten maupun kota, serta komunitas literasi. “Menurut saya, ini menunjukan bahwa kerja-kerja literasi on the track,” yakinnya.

Rasio Penilaian Indeks
Julmansyah menjelaskan, IPLM terbentuk dari 12 unsur. Di antaranya, rasio ketersediaan perpustakaan umum, rasio ketersediaan perpustakaan sekolah. Yang dimaksud rasio ini adalah, jumlah perpustakaan sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Kemudian, rasio jumlah koleksi per kapita, adalah jumlah koleksi yang ada dibagi jumlah penduduk. “Dikatakan jumlah koleksi memenuhi jika diperoleh nilai rasio ≥ 0,015,” sebutnya.

Penilaian juga sampai pada presentase koleksi buku yang dipinjam. Dimaksud ini adalah rata-rata jumlah buku yang dipinjam dengan total jumlah koleksi perpustakaan.
Termasuk rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, yang dimaksud adalah jumlah penduduk atau jumlah tenaga perpustakaan. Pada konteks ini, dengan nilai rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum Standard IFLA tahun 2006, yakni 1 : 2.500 dengan standar nilai < 2.500.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten Kota serta Kantor Kementerian Agama, yakni persentase tenaga perpustakaan yang memiliki SK fungsional. Sebab ini yang akan berkontribusi dalam pembentuk indeks,” paparnya.
Selain itu, persentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi, serta tingkat pemanfaatan perpustakaan. “Ini mesti menjadi perhatian agar perpustakaan sekolah atau madrasah serta perguruan tinggi mulai berbenah dalam melayani pemustaka atau siswa maupun mahasiswa,” harapnya.

Perhatian Zul-Rohmi
Soal program kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2021 telah melakukan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan sekolah Madrasah sebanyak 630 sekolah. Ini adalah bentuk nyata Pemprov NTB memfasilitasi Kabupaten dan Kota maupun madrasah.

Disamping itu, sejak pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan nasional semakin meningkat. Hal ini berkat komunikasi yang baik, mulai dari provinsi bersama kabupaten dan kota.
“Sebagai contoh, upaya perbaikan sarana perpustakaan daerah di kabupaten dan kota selalu mendapat perhatian Perpustakaan Nasional,” ungkapnya.

Tahun 2021 bahkan difasilitasi pembangunan gedung baru dua lantai perpustakaan daerah di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara. Sementara tahun 2022 akan dibanguan gedung perpustakaan dua lantai di Kabupaten Sumbawa dan gedung perpustakaan tiga lantai untuk Pemerintah Provinsi NTB di Jaka Mandala. Pada sisi layanan kemudahan layanan dan akses layanan selama Pemerintahan Zul-Rohmi adalah tersediannya Pojok Baca Digital (Pocadi) di berbagai ruang publik.

Dicontohkan, Pocari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di Islamic Center Hubbul Wathan. Pocadi di Kabupaten Sumbawa di ruang publik Taman Mangga, demikian juga sarana Pocadi di Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Tak sampai di sana, Pemprov NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, berusaha mengakselerasi peningkatan literasi masyarakat dengan semangat kolaborasi. Termasuk di dalamnya upaya lain juga mendorong keterlibatan Bunda Literasi, Duta Baca di Kabupaten dan Kota. (aan/r)