Indeks Demokrasi Indonesia NTB Urutan 30 Nasional

Mataram (suarantb.com) – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB tahun 2015 berada pada posisi 30 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Atau berada pada urutan keempat dari bawah. NTB berada pada posisi empat terendah bersama dengan Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Sunarno, M.Si, Rabu 3 Agustus 2016. Dikatakan, pada tahun 2015, IDI NTB sebenarnya mengalami peningkatan sebanyak 2,46 poin, yakni 65,08 dari 62,62 pada tahun 2014. Namun posisi peningkatannya yang masih berada pada kategori sedang menyebabkan posisi IDI NTB belum bisa menanjak.

Iklan

“Sementara itu, IDI NTB 2015 sebesar 72,82 dari skala 0-100. Angka ini turun 0,22 poin dibandingkan IDI NTB tahun 2014 sebesar 62,62. Tingkat demokrasi NTB mengalami peningkatan, namun masih tetap berada pada kategori sedang,” ujar Sunarno saat memberikan keterangan di Mataram, Rabu, 3 Agustus 2016.

Menurutnya, kondisi tersebut terkait dengan dua dari tiga aspek demokrasi yang menjadi acuan IDI dalam mengukur tingkat Indeks Demokrasi mengalami penurunan. Yakni aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik. Masing-masing mengalami penurunan sebanyak 7,14 dan 0,97 poin. Hanya aspek Lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan sebanyak 19,98 poin.

Dijelaskan, perubahan IDI NTB dari tahun 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yang diukur. Yakni kebebasan sipil (civil liberty) yang turun 7,14 poin dari 58,73 pada 2014 menjadi 61,11 pada 2015. Hak-hak politik (Political right) turun 0,97 dari 62,08 pada 2014 menjadi 61,11 pada 2015.  Dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of democracy) yang naik 19,98 poin dari 68,38 pada 2014 menjadi 88,36 pada 2015. Sedangkan perkembangan rata-rata sejak tahun 2009-2015, IDI NTB memiliki tren yang tidak tetap.

“Kalau melihat perkembangan dari tahun 2009-2015, IDI NTB memperlihatkan kecenderungan fluktuasi tersebut. Pada tahun 2009 sebesar sebesar 58,12, tahun 2010 sebesar 58,13, tahun 2011 sebesar 54,49, tahun 2012 sebesar 57,97, tahun 2013 sebesar 57,22, tahun 2014 sebesar 62,62 dan tahun 2015 sebesar 65,08,” ungkapnya.

Pola fluktuasi yang meningkat sejak tahun 2009-2015 tersebut menandakan belum matangnya sikap dan perilaku masyarakat. Serta pelaku politik di NTB dalam berdemokrasi. Terakhir,  Sunarno juga menyebut beberapa indikator IDI yang perlu menjadi perhatian bersama.

Yakni kinerja DPRD NTB terutama pada tingkat pembuatan peraturan daerah (Perda). Baik Perda inisiatif atau Perda yang direkomendasikan. Hal tersebut diungkapkan, beberapa kali tim BPS yang meminta data Perda kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB pada tahun 2015 lalu, dari beberapa kali kunjungan, BPS hanya menemukan tiga Perda, baik Perda inisiatif maupun rekomendasi.

Hal tersebut, lanjut Sunarno, mengisyaratkan bahwa kinerja anggota Dewan masih jauh dari harapan. Selanjutnya, kesadaran untuk menghargai perbedaan golongan dan menjunjung tinggi hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat juga masih sangat kurang. Hal ini mengingat meningkatnya jumlah ancaman bagi masyarakat yang berkumpul dan berserikat cenderung meningkat.

IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, yang tidak hanya mengukur dari sisi kinerja birokrasi semata. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Tingkat pencapaiannya sendiri diukur berdasar pada pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here