Indeks Demokrasi Eksekutif dan Legislatif Paling Rendah

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, merilis hasil pengukuran pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk wilayah Provinsi NTB sepanjang tahun 2016, menujukkan hasil yang masih belum menggembirakan. Sebab, IDI NTB masih belum mengalami perbaikan signifikan.

Berdasarkan data yang disampaikan BPS, IDI di Provinsi NTB hingga kini tidak terlalu menggembirakan. Meskipun terjadi peningkatan, namun sangat kecil, kurang dari satu digit. Dimana pada awalnya IDI dihitung tahun 2009 lalu sebesar 58,12. Di tahun 2016, IDI INTB mencapai angka 65,41 poin. Angka ini memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 65,08 poin.

Iklan

Demikian disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih saat merilis IDI NTB di kantornya, Kamis, 14 September 2017. Ia mengatakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

Disebutkan Endang, salah satu aspek IDI yang mengalami penurunan cukup tajam yakni, aspek lembaga demokrasi yang mengalami penurunan sebesar 17,23 poin. Pada aspek lembaga demokrasi ini, terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan paling tajam. Yakni variabel peran birokrasi pemerintah daerah, variabel peran DPRD dan variabel peran peradilan yang independen

“Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 52,47 poin, dari 78,64 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Di urutan kedua adalah variabel peran DPRD yang mengalami penurunan 12,57 poin, dari 65,51 pada 2015 menjadi 52,94 pada 2016.Terakhir variabel peran peradilan yang independen mengalami penurunan 12,50 poin, dari 100,00 pada 2015 menjadi 87,50 pada 2016,” jelas Endang.

Sementara aspek yang mengalami kenaikannya, yakni aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik masing – masing mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dan 13,47 poin. Sehingga dengan demikian, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang.

“Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Perda, dan Pergub, Focus Group Discussion (FGD), serta wawancara mendalam,” pungkasnya. (ndi)