Impor Beras, Petani Khawatirkan Harga Gabah Anjlok

Giri Menang (Suara NTB) – Petani di NTB khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam, akhir Januari ini. NTB merupakan salah  satu daerah lumbung pangan nasional yang juga mengirim beras ke daerah lain di Indonesia.

Apalagi, jika beras impor tersebut masuk ke NTB maka otomatis akan berpengaruh terhadap anjloknya harga gabah petani. Pasalnya, dalam bulan-bulan mendatang NTB memasuki musim panen raya.

Iklan

“Kita minta pemerintah daerah menolak beras impor masuk NTB. Sekarang menjelang panen, jelas turun harga gabah kita,” kata Ketua Kelompok Tani Lampaq Agen Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), Lalu Rustamaji ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 15 Januari 2018 siang.

Ia menjelaskan, setiap musim panen raya harga gabah selalu anjlok. Apalagi jika beras impor masuk ke NTB, maka harga gabah akan semakin anjlok. Ia mengatakan harga gabah pada saat ini sekitar Rp 400 – 500 ribu per kuintal. Namun ketika panen raya, harganya turun menjadi Rp 250 – 350 ribu per kuintal.

Pada saat panen, banyak tengkulak yang bermain sehingga harga gabah menjadi anjlok. Ia berharap pemerintah melalui Bulog untuk turun langsung membeli gabah petani ketika musim panen. Selama ini, kata Rustamaji, Bulog hanya bermain di tingkat saudagar yang punya penggilingan padi.

‘’Yang punya penggilingan menampung gabah dari tengkulak. Tengkulak dikasi modal. Lalu yang punya penggilingan jual ke Bulog. Seharusnya Bulog turun ke petani, dia langsung  yang beli,” katanya.

Ia mengeluhkan mahalnya harga beras saat ini. ketika musim panen harga gabah petani anjlok. Namun ketika musim tanam, harga beras melambung tinggi. Sementara biaya yang dikeluarkan petani  mencapai Rp 6 – 7 juta per haktare.

Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mengolah tanah, penyemaian bibit, membeli pupuk, membeli obat-obatan dan ongkos tanam. Belum lagi, pada saat musim tanam seperti saat ini para petani kadang dihadapkan dengan sulitnya memperoleh pupuk.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah berpihak kepada petani yang sudah susah payah untuk menanam padi. Dengan cara menjamin harganya ketika panen. (nas)