Imigrasi Mataram Kenalkan Paspor Ramah HAM ke Difabel

Mataram (Suara NTB) – Layanan Paspor Ramah HAM sudah diluncurkan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram awal Maret lalu. Ramah HAM mengusung konsep pelayanan publik berkeadilan. Difabel, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak punya hak prioritas pengurusan paspor.

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram mengunjungi SLB-A Yayasan Pendidikan Tuna Netra Al-Mahsyar, Selasa, 27 Maret 2018 untuk mengenalkan layanan tersebut. Menggandeng Endri Foundation, Imigrasi Mataram juga memberikan santunan sembako, dan alat bantu gerak.

Iklan

“Ini wujud konsep berkeadilan. Jadi siapapun pemohon paspor berhak mendapatkan paspornya sesuai ketentuan undang-undang,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar.

Layanan Paspor Ramah HAM menyediakan jalur prioritas bagi difabel, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Ruang pelayanannya pun terpisah. Kemudian paspor yang sudah jadi diantarkan langsung ke rumah.

“Kita menekankan bahwa yang memiliki keterbatasan kita beri fasilitas. Kita harap yang sehat mau datang langsung mengurus sendiri. Jangan menggunakan calo,” terangnya.

 

Sejak dibuka awal Maret lalu, pemohon paspor yang menggunakan layanan ramah HAM mencapai 20 hingga 25 orang per pekan. Para pemohon mayoritas lansia yang mengurus paspor untuk keperluah ibadah ke tanah suci.

Pengurus SLB-A YPTN Mataram, Ahmad Fathoni mengapresiasi layanan paspor ramah HAM. Paspor sebagai dokumen perjalanan ke luar negeri menurutnya hanya digunakan orang tertentu.

“Tetapi walaupun begitu, pelayanannya mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Tentu ini menjadi hal yang baik bagi instansi pemerintah yang lain untuk mengikuti,” ungkapnya.

SLB-A YPTN saat ini mengasuh 36 penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Yayasan yang berdiri sejak 1979 itu mengandalkan kedermawanan donatur untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Ketua Yayasan Endri Foundation, Endri Susanto menambahkan, pemenuhan hak difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik adalah amanat undang-undang.

“Ini bisa menjadi pemantik bagi pelayanan publik yang lain untuk menerapkan konsep serupa. Karena hak setiap warga negara sama dalam mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here