Imbauan Penundaan Pemberangkatan JCH, Kemenag Lotim Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

Sejumlah JCH di Kabupaten Lotim saat melakukan manasik haji beberapa waktu lalu. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terus melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag NTB dan Kemenag RI terkait pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) tahun 2020. Langkah ini menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan imbauan supaya Pemerintah Indonesia menunda proses pemberangkatan JCH untuk menekan penularan virus Corona (Covid-19).

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 20 Maret 2020, Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, menegaskan jika Kemenag Lotim siap menjalankan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat dan Kanwil Kemenag NTB dalam pemberangkatan JCH tahun 2020. Menurutnya, apabila penundaan dilakukan semata-mata untuk keselamatan JCH terkait bencana non alam yang melanda dunia. “Kita dari Kemenag Lotim siap menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama antara pemerintah pusat dan Kanwil,” terangnya.

Atas persoalan ini, Azharuddin berharap kepada JCH untuk tetap bersabar apabila terjadi penundaan pemberangkatan. Diyakinkannya jika pemberangkatan akan tetap dilakukan apabila situasi sudah kondusif. Di mana untuk pemberangkatan JCH tahun 2020 dari jadwal pada akhir Juni bagi kloter pertama.

Azharuddin menegaskan, untuk adminitsrasi pemberangkatan yang sudah dikeluarkan oleh JCH tidak akan hangus. Termasuk yang sudah melakukan pelunasan sampai tanggal bulan April. Adapun untuk JCH Lotim tahun ini sebanyak 830 JCH dari tahun sebelumnya 1.252 jemaah. Kalaupun ada yang melakukan pembatalan, nantinya akan diganti oleh cadangan supaya tidak kosong.

“Apabila positif ditunda. Kita menunggu instruksi untuk pemberangkatan. Namun persiapan terus dilakukan, sehingga nanti langsung dilakukan pemberangkatan,”terangnya.

Kepala Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, Makinuddin mengatakan, JCH Lotim sebanyak 830 JCH untuk tahun ini. Jumlah ini mengalami pengurangan dari tahun 2019 lalu yang mencapai 1.252 lebih. Kondisi ini disebabkan jumlah pendaftar haji waktu itu atau bulan Oktober 2011 sedikit. Sementara untuk pemberian kuota haji hanya untuk provinsi dan bukan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk petugas pada tanggal 13 Maret dilakukan Diklat selama 10 hari di Asrama Haji NTB. Untuk Kabupaten Lotim, sebanyak dua orang TPHI dan 2 lainnya TPII. Sedangkan untuk TPN belum diterima SK-nya dari pemerintah pusat. Dalam Diklat itupun dengan sistem gabung atau integrasi  antara kesehatan dan Kementerian Agama, yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat dengan masing satu TPHI dan satu TPII.

Untuk jadwal pemberangkatan bulan Juni 2020, sehingga ditargetkan pembuatan paspor JCH Lotim dapat tuntas bulan Maret ini. Menurut Makinuddin, proses pembuatan paspor dinilainya sangat cepat atas kerjasama dengan Imigrasi Lotim. (yon)