ILA Desak Pemerintah Tertibkan Eksportir Benih Lobster

Muhammad Habiburrohman (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan yang jadi gebrakan Menteri Edhy Prabowo mendapat sorotan, karena penerapannya yang dianggap tak sesuai ekspektasi.

Indonesia Lobster Association (ILA) bahkan meminta pucuk pemerintahan tertinggi negeri ini, Presiden, KKP sendiri, Gubernur NTB hingga Kapolda NTB melakukan audit lalu lintas ekspor benih lobster dari NTB yang sudah mulai dilakukan sejumlah perusahaan.

Iklan

Ketua ILA, Muhammad Habiburrohman menilai ada kejanggalan dalam pelaksaan Permen KP No 12 Tahun 2020. Hal yang paling disorot adalah, sesuai Peraturan Menteri KKP No. 12/PERMEN-KP/2020, kepemilikan izin usaha budidaya lobster merupakan persyaratan mutlak bagi setiap eksportir Benih Bening Lobster (BBL).

Selain kewajiban budidaya, perusahaan harus melakukan restocking/melepasliarkan kembali 2 persen dari jumlah BBL yang akan dikirim. Restoking tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya lobster.

“Kami sudah cek ke Dinas Kelautan Perikanan NTB, belum ada perusahaan yang melakukan budidaya. Tetapi justru telah mengirim benih lobster keluar,” tanyanya.

Setelah terbitnya Permen KP No 12 Tahun 2020 ini, KKP menurutnya sudah cukup transparan. Namun penerapannya juga harus transparan. Publik harus melihat proses dari penangkapan, pengelolaan, hingga eksportnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, hingga 31 Juli 2020, terdapat 15 perusahaan sudah melakukan pengiriman BBL. Nilainya mencapai Rp5,8 miliar dari total sebanyak 468.126 ekor.

“Kita juga pertanyakan itu, kenapa sudah kirim. Padahal tidak melakukan budidaya di NTB,” ujarnya.

Habib mengatakan, NTB sebagai salah satu sumber benur di Indonesia, tidak ingin hanya dijadikan tempat persinggahan oleh perusahaan. Pengiriman benur harusnya sudah memenuhi ketentuan yang diamanatkan Permen KP No 12 ini.

Budidaya lobster juga harus dilakukan di daerah ini, sejalan dengan aktivitas perusahaan melalulintaskan benur. Harapannya agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar. ILA tak ingin sumber daya alam NTB hanya dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya.

“Perusahaan ini harus melakukan budidaya di NTB. kalau ada kekurangan kita pada proses teknologinya, ya sikapi dong,” imbuhnya.

Selain itu, kata Habib, bahwa menurut informasi sampai saat ini tidak ada perusahaan eksportir BBL yang pernah mengajukan Izin Pengelolaan Perairan ke Dinas Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPPMTSP) NTB, itu artinya perusahaan eksportir BBL yang pernah atau akan melakukan ekspor BBL belum mengantongi Izin Pengelolaan Perairan, jadi bagaimana mereka bisa melakukan budidaya? Apakah sah aktivitas budidaya yang dilakukan selama ini, sementara perusahaan eksportir BBL ini tidak mengantongi Izin Pengelolaan Perairan dari DPPMTSP NTB?

Keharusan budidaya lobster bagi eksporter bertujuan untuk mewujudkan panen BBL secara berkelanjutan. Apabila eksporter tidak memiliki usaha budidaya, maka sumberdaya lobster akan mengalami kelangkaan dan kedepan bisa punah. Kelangkaan sumber BBL tentunya akan mengancam sumber pendapatan nelayan.

Jadi dapat dipastikan perusahan eksportir BBL yang diwajibkan melakukan budidaya dan restocking 2 presen sebagai syarat terbitnya SKAB untuk pengeluaran BBL adalah tidak sah dan melanggar hukum karena perusahaan tidak memiliki Izin Pengelolaan Perairan sebagai syarat melakukan aktivitas budidaya lobster.

Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pengiriman benur dinilai aktivitasnya ilegal, karena tak mengindahkan amanat Permen KP yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan, Edhy Prabowo.

Untuk itu, pemerintah diminta melakukan penertiban kembali seluruh perusahaan. Bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan operasional perusahaan, harapannya agar perusahaan harus memenuhinya terlebih dahulu sebelum diberikan kebebasan mengirim benur keluar NTB.

ILA kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain; pemerintah melakukan Audit Legalitas Kegiatan Ekspor BBL Terkait dengan keabsahan aktivitas Budidaya Lobster, keabsahan Izin Pengelolaan Perairan sampai dengan Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB); Menghentikan pengeluaran/Ekspor BBL dari perairan laut NTB sebelum perusahaan Eksportir BBL melakukan usaha budidaya secara sah di wilalayah perairan NTB; Menghentikan penerbitan SKAB sebelum perusahaan Eksportir BBL melakukan usaha budidaya secara sah di wilalayah perairan NTB; Serta menindak tegas setiap orang atau perusahaan eksportir BBL yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sah atau illegal fishing.

“Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau belum ada perkembangan atas tuntutan ini, kami akan bergerak,” demikian Habib. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here