Ikuti Arahan Pusat, Pelabuhan di NTB Tutup 8 – 17 Mei

H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok), Mohammad Iqbal (Suara NTB/dok), Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengikuti kebijakan larangan mudik, baik antar daerah maupun di dalam provinsi sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Pelayanan penyeberangan Kayangan – Poto Tano yang menjadi penghubung Pulau Lombok dan Sumbawa akan dibuka atau beroperasi hingga 8 Mei mendatang. Selanjutnya akan ditutup sampai 17 Mei 2021.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengatakan, larangan mudik tersebut dengan mempertimbangkan kondisi terkini penyebaran Covid-19. Maka, kata Gubernur, untuk mengantisipasi tidak terjadinya ledakan Covid-19 seperti di India.

Iklan

Serta hasil rapat dengan Bupati/Walikota se – NTB, Selasa, 4 Mei 2021, maka masyarakat NTB dianjurkan untuk tidak mudik menjelang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Kalaupun harus mudik dengan alasan yang tidak bisa dihindari maka Pelabuhan Kayangan – Poto Tano akan dibuka sampai 8 Mei pukul 00.00 Wita.

‘’Diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei bukan tanggal 6 Mei. Karena sebelumnya mudik diperbolehkan selama di dalam provinsi.’’

‘’Dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19  terkini yang semakin membahayakan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menutup penyeberangan Kayangan – Pototano  sebagaimana dianjurkan Pemerintah Pusat yang akan dimulai 8-17 Mei,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB juga melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya bepergian atau mudik, pada 6 – 17 Mei 2021. Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengatakan Gubernur telah menandatangani surat edaran No. 060/508/ORG, tanggal 26 April 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN lingkup Pemprov NTB.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam angka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian atau mudik ke luar daerah atau keluar NTB pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Larangan kegiatan bepergian keluar NTB,  dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kemudian, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar NTB dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

ASN yang dikecualikan tetap bepergian ke luar daerah, harus memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dan memperhatikan peraturan dan kebijakan  mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.

Selain itu, ASN Pemprov NTB juga dilarang cuti pada 6 – 17 Mei 2021. Selain cuti bersama pada 12 Mei sebagaimaa dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 060 101/ORG tentang Perubahan Surat Edaran Gubermur Nusa Tenggara Barat Nomor 060401/0RG tanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Kepala Perangkat Dacrah, Kepala Unit Satuan Kerja tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Namun dikecualikan bagi yang melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting. Kemudian cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagai bahan laporan kepada Menteri PANRB diminta kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Satuan Kerja agar melaporkan pelaksanaan tindak lanjut surat edaran tersebut  kepada Sekretaris Daerah cq Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB yang disampaikan paling lambat 21 Mei.

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan alasan di balik perubahan kebijakan terkait mudik ini. “Kami menyarankan Pemprov mengeluarkan kebijakan lain. Jangan ada mudik di antara kita,” ucapnya, Selasa, 4 Mei 2021.

Meskipun ada pelonggaran di satu wilayah aglomerasi. Misalnya antarkabupaten/kota di Pulau Lombok atau antarkabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Dalam hal pelaku perjalanan yang mudik dari luar untuk masuk wilayah NTB, acuan hukumnya pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No13/2021. “Kami melakukan pemantauan. Ada pos penyekatan di beberapa tempat,” kata Iqbal.

Setiap pelaku perjalanan yang mudik diperiksa surat izin dari pimpinan untuk ASN dan TNI-Polri, atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi masyarakat yang bekerja atau keperluan khusus, serta surat keterangan negatif Covid-19 berdasarkan tes cepat antigen atau tes swab-PCR atau Genose C19.

Polda NTB menyiapkan pos penyekatan untuk memantau arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. diantaranya satu pos di bandara dan empat pos di pelabuhan. Hal ini menyikapi aturan larangan mudik demi mencegah peningkatan risiko penyebaran Covid-19.

Pos penyekatan ini antara lain Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) di Praya, Lombok Tengah serta Pelabuhan Lembar di Lembar, Lombok Barat sebagai pintu kedatangan pemudik atau pelaku perjalanan dari arah barat seperti Jawa dan Bali.

Kemudian, Pelabuhan Sape di Sape, Kabupaten Bima merupakan pintu kedatangan dari wilayah timur seperti NTT dan Sulawesi. Sementara Pelabuhan Kayangan di Pringgabaya, Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat sebagai jalur akses dalam provinsi yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dalam rangka penyekatan dan pemantauan larangan mudik ini, Polda NTB menggelar Operasi Ketupan Rinjani 2021. Fokusnya pada pengawasan larangan mudik. Bentuk pengawasannya dengan mendirikan 21 pos pengamanan dan 12 pos pelayanan Operasi Ketupat Rinjani 2021.

Sementara Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan larangan mudik bagi prajurit TNI. Bahkan untuk cuti sekalipun. “Anggota kami dilarang cuti atau mudik lebaran,” ujarnya.

Larangan mudik itu berlaku untuk pergerakan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Demikian juga sebaliknya. “Bahkan antarkabupaten pun kami larang,” imbuhnya.

Kebijakan internal TNI AD ini, kata Rizal, diambil berdasarkan pertimbangan potensi peningkatan kasus penularan Covid-19. Trennya dapat dilihat pada grafik angka kasus positif yang naik usai libur hari-hari besar keagamaan.

‘’Perkembangan Covid-19 sekarang ini luar biasa. Jangan sampai setelah lebaran, meledak (kasus Covid-19),” terangnya. Danrem mengingatkan bahwa kebijakan mencegah penularan tetap lebih baik daripada harus meramu kebijakan penanganan apabila sudah terjadi lonjakan kasus Covid-19. (nas/why/aan)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional