IDI NTB Rendah, Politisi PKS Sebut Indikator Penilaian BPS Tidak Akurat

Mataram (suarantb.com) – Politisi PKS NTB, Lalu Fahrurrozi mempertanyakan indikator penilaian BPS untuk menilai kebebasan sipil dan hak-hak politik dalam menentukan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB yang masih rendah. Menurutnya, sangat ironis ketika variabel lembaga demokrasi mengalami peningkatan, justru kebebasan sipil dan hak-hak politik menurun.

“Beberapa catatan saya terhadap IDI NTB, dua aspek nilainya turun. Yaitu kebebasan sipil dan hak-hak politik. Sedangkan nilai untuk lembaga demokrasi meningkat. Itu ironi, saat nilai lembaga demokrasi meningkat namun kebebasan sipil dan hak-hak politik menurun,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis, 4 Agustus 2016.

Iklan

Wujud lemahnya keakuratan indikator yang dipakai oleh BPS dalam menentukan nilai IDI, kata Fahrurrozi,  seperti masih digunakannya klipingan-klipingan media lokal sebagai salah satu indikator. Digunakannya data-data yang rentan unsur subyektivitas, besar kemungkinan menghasilkan kesimpulan yang subyektif pula. Padahal yang penting dalam hal tersebut adalah kekuatan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

“IDI masih banyak menggunakan data sekunder. Misalnya mengacu pada klipingan media lokal. Jika sumber datanya klipingan untuk menilai kebebasan sipil dan hak-hak politik, maka indeks yang ditampilkannya rentan subyektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPS NTB merilis bahwa  IDI NTB berada pada posisi 30 dari 33 provinsi, atau urutan keempat dari bawah. NTB berada pada posisi empat terendah bersama dengan Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.  Menurut BPS, kondisi ini disebabkan dua dari tiga aspek demokrasi yang menjadi acuan IDI dalam mengukur tingkat Indeks Demokrasi mengalami penurunan, yakni aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik. Masing-masing mengalami penurunan sebanyak 7,14 dan 0,97 poin. Sedangkan aspek Lembaga demokrasi mengalami peningkatan sebanyak 19,98 poin. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here