IDI NTB, 10 Terendah di Indonesia

Mataram (Suara NTB) – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB masuk sepuluh provinsi yang terendah di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pokja Demokrasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mataram, Kamis, 19 Juli 2018 siang.

Ketua Panitia Rakor Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia Kemendagri, Dedi Karyadi mengatakan, pemerintah pusat memberikan atensi khusus kepada 10 provinsi yang memiliki IDI paling rendah, salah satunya NTB. Dari 10 provinsi dengan IDI terendah yang ada di Indonesia, baru lima yang sudah dilakukan rakor penguatan Pokja.

Iklan

“NTB adalah menjadi perhatian Kemendagri. Dari 10 provinsi yang mendapatkan perhatian dari Kemendagri, lima sudah dilakukan. Yang keenam di Provinsi NTB. Harapannya, dengan rakor ini memperkuat kelembagaan Pokja Demokrasi NTB,” kata Dedi.

Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), IDI NTB 2016 yang dirilis 2017 mencapai angka 65,41. Jika dibandingkan IDI 2015 sebesar 65,08, IDI NTB terjadi kenaikan. Namun, IDI NTB termasuk masih berada pada 10 daerah yang terendah di Indonesia.

Ada 10 indikator IDI NTB yang capainnya rendah. Yakni, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan skornya nol, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah skornya 8,33, skor alokasi anggaran 20,91.

Kemudian, aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agama 21,74, rekomendasi DPRD kepada eksekutif 28,57, persentase anggota DPRD perempuan tingkat provinsi 30,77.

Selain itu, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 47.37, persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap total jumlah Perda yang dihasilkan 50,00. Delapan  indikator IDI NTB ini pencapaiannya masih merah.

Sedangkan dua indikator pencapaiannya masuk kategori kuning. Yakni, kejadian yang menunjukkan keadaan / kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih skornya 60. Serta indikator kesepuluh adalah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat skornya 66,67.

Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Laode Ahmad P Balombo, M.Si mengatakan dari data BPS, capaian IDI NTB bersifat  fluktuatif jika dilihat sejak 2009-2016. Untuk meningkatkan capaian IDI NTB, menurutnya hal yang plaing krusial dilakukan Pemda adalah memberikan dukungan kepada Pokja Demokrasi Indonesia NTB.

Capaian IDI NTB yang masih rendah tersebut, kata La Ode merupakan potret. Artinya, ada indikator-indikator IDI yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah. “Ini adalah potret, untuk mengidentifikasi  hal-hal yang masih kurang,” katanya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional