Hutan Woko dan Adu Kritis, Dewan Agendakan RDPU Bersama DLHK NTB

Tampak kayu Sonokeling bekas tebangan liar di kawasan hutan Woko dan Adu dirimbuni semak belukar, Kamis, 17 Desember 2020.(Suara NTB/Ist)

Dompu (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, berencana menghadirkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Agenda itu bertujuan mendengar pendapat mereka terkait kerusakan hutan di Woko dan Adu. Termasuk memastikan sikap yang nantinya diambil, baik pada wilayah pengelolaan maupun pelaku pembalakan liar.

Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun kepada Suara NTB, Kamis, 17 Desember 2020 menyampaikan, kawasan hutan di Desa Woko Kecamatan Pajo dan Adu Kecamatan Huu, kritis akibat pembalakan liar. Bahkan kayu sonokeling bekas tebangan yang belum sempat diangkut pelaku, mulai dirimbuni hijauan semak belukar.

Kondisi ini mengharuskannya untuk bersikap, salah satunya dengan meminta pendapat dan tindakan DLHK NTB melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pekan depan. Selain menghadirkan pengelola kawasan hutan tersebut, Satuan Pol PP, BKPH Topaso, Camat dan pemerintah desa setempat turut diundang. “Kita mau meminta pandangan dan pendapat mereka, agar upaya pemberantasan bisa dilakukan,” ungkapnya.

Disamping dengar pendapat umum, lanjut dia, agenda tersebut akan dilanjutkan dengan meninjau langsung kondisi lapangan. Harapannya, itu bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja jajaran Resor Pajo II yang dianggap lemah dalam pengamanan. Pun tidak kalah penting, yakni sebagai dasar DLHK NTB dalam menentukan langkah-langkah penanggulangan.

Berdasarkan informasi kelompok pengamanan hutan berbasis komunitas di lapangan, kawasan hutan dengan potensi utama kayu Sonokeling tersebut sudah sangat memperihatinkan. “Nanti kita akan mengajak mereka untuk turun langsung lapangan, biar terbuka mata hatinya terutama pimpinan resor yang selama ini tidak serius mencegah. Padahal, itu jelas di depan mata,” jelasnya.

Prinsipnya, tegas Muttakun, mulai tahun 2021 mendatang tidak boleh ada lagi aktifitas pembalakan liar di dua wilayah tersebut. Jika ada, maka DLHK harus berani mengambil tindakan hukum, baik terhadap masyarakat maupun oknum BKPH yang selama ini membuka jalan atau sengaja membiarkan. Sementara untuk kawasan hutan yang sudah terlanjur rusak, diharapkan ada upaya pemulihan kembali. “Penindakan harus, bukan hanya pada pelaku pembalakan liar tapi oknum aparat pamhut atau jajaran resornya yang terlibat,” pungkasnya. (jun)