Hutan Rusak, Bencana Mengancam NTB

Mataram (suarantb.com) – Angka kerusakan hutan akibat pembalakan liar yang massif menyebabkan semakin kritisnya tutupan hutan yang di NTB. Jika kondisi itu terus berlanjut, dalam waktu yang tidak terlalu lama NTB diramalkan akan menjadi sarang banyak bencana alam.

Fungsi hutan sebagai penyimpan air dan penahan tanah tidak akan berfungsi baik oleh kritisnya tutupan hutan Provinsi NTB saat ini. Dari 1,07 juta hektar luas hutan yang ada di NTB hanya tersisa 43 persen saja yang utuh, lebih dari setengah total tersebut telah mengalami kerusakan parah.

Iklan

Disisi yang lain, upaya pemerintah melalui program rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mampu merehabilitasi hutan di bawah 2.000 hektar atau satu persen saja dari total luas hutan yang ada di NTB.
Hal itu dikatakan Kepala WWF Indonesia Regional NTB, Muhammad Ridha Hakim saat diskusi terbatas Suara NTB dengan tema “Pembalakan Liar dan Penanganan Kekeringan di NTB”, Sabtu, 9 Oktober 2016.

Menurutnya jika kondisi tersebut terus menerus terjadi tanpa ada upaya komprehensif dari pemerintah bersama dengan lembaga lainnya maka bencana tinggal menunggu waktu.

“Kerugian oleh illegal logging tidak hanya nilai kayu yang dijarah, melainkan dampak ekologi seperti banjir dan tanah longsor juga hilangnya keanekaragaman hayati,”ujarnya.

Dikatakan sudah tak ada waktu bagi pemerintah berkompromi menindak tegas pelaku pembalakan luar. Disisi yang lain besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh ulah pembalak liar bagi kehidupan masyarakat NTB secara luas.

“Illegal logging ini kejahatan luar biasa yang harus dikaitkan dengan lingkungan hidup,” ujarnya.

Selama ini, aparat terkesan hanya menangkap para pelaku kecil dan seolah tidak memiliki kekuatan menelusuri pihak-pihak yang menjadi pelaku utama dari kejahatan tersebut. Selain itu perlu juga ditelusuri sampai mana uang hasil menjarah hutan itu dialirkan.

“Apa iya, gara-gara satu, dua orang ini NTB hancur. Pemerintah akan menanggung Rp 8,4 triliun untuk mengembalikan hutan NTB,” katanya.

Masih minimnya pihak-pihak yang memiliki kekuatan menyadari betapa buruknya kondisi hutan di NTB juga menjadi kendala lain yang menurut Ridha memberi andil besar sehingga illegal loging terus terjadi.

“Yang berteriak tentang illegal loging hanya Gubernur, bupatinya kemana, ya belakangan ini Bupati Sumbawa tapi belakangan,” tuturnya.

Ridha juga menyatakan, fakta tersebut menjadi aneh, ketika melihat fungsi hutan sebagai bagian penting dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ketika hutan sebagai sumber penting tatanan kehidupan dibiarkan rusak maka tidak akan maksimal terlaksana.

“Kita lihat Sekaroh, pantai pink itu akan menjadi pantai cokelat kalau Sekaroh tidak segera direboisasi. Belum lagi dampaknya untuk pariwisata. Bagaimana pariwisata berjalan kalau kita kekurangan air bersih,” katanya.

Hal tersebut semakin diperparah lemahnya regulasi yang ada. UU no. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menjadi payung hukum aparat dalam penegakan kejahatan hutan masih memberi celah untuk dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab sehingga terbebas dari jeratan hukum.

Selain itu, minimnya jumlah aparat kehutanan yang berbanding terbalik dengan besarnya tanggung jawab yang harus diemban menjadi pesoalan lain yang belum terpecahkan. Belum lagi kondisi mental dan lemahnya pemahaman aturan oleh aparat penegak hukum yang ada.

Ke depan, Ridha mengharapkan semua elemen harus bersinergi dan merumuskan regulasi dan tindakan nyata untuk mengembalikan lagi hutan NTB sehingga lestari seperti yang diharapkan. (ast)