Hukuman “Nyapu Jalan” bagi Koruptor Kelas Teri

Mataram (Suara NTB) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang menggodok Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Untuk kasus korupsi kelas teri, pemidanaan dikonsepkan dengan hukuman sosial.

Hal itu diungkapkan Anggota Baleg DPR RI, H. Arsul Sani, usai evaluasi penanganan korupsi Polda dan Kejati di Mapolda NTB, Rabu, 23 Agustus 2017.

Iklan

“Di RKUHP sekarang, ada pidana denda dan kerja paksa. Kalau korupsi kecil-kecil itu bukan mendekam di penjara, tapi nyapu jalanan, bersihin toilet terminal,” jelasnya.

Contoh kasus korupsi kelas teri NTB, diantaranya pungli karcis di kawasan wisata Sendang Gila, Senaru, KLU senilai Rp 600 ribu. Terdakwanya, PNS Disbudpar KLU, Raden Mayanto divonis penjara empat bulan 10 hari, pertengahan Agustus lalu.

Ada juga kepala sekolah di Kabupaten Bima, Zakariah, dan guru SD, Nurwani yang dihukum penjara satu tahun tanpa disertai denda pidana karena terbukti mengkorupsi uang beasiswa Rp 6 juta.

Politisi PPP yang juga anggota Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu menjelaskan, konsep pemidanaan itu tidak hanya untuk memberi hukuman yang setimpal, tetapi juga berkaitan nilai keadilan.

“Juga mengatasi overkapasitas di Lapas. Tidak hanya bangun Lapas baru tanpa mengubah politik hukum kita tentang pemidanaan,” terangnya.

“Kalau semua orang dikirim ke penjara akan tetap overkapasitas Lapas kita,” imbuh politisi Senayan dari Dapil Jateng X itu.

Pun demikian dengan narapidana kasus narkoba yang menjejali Lapas. Di NTB sendiri, menurut Kanwil Kemenkumham NTB, Lapas dan Rutan di NTB rerata 40 persennya dihuni pelaku tindak pidana narkoba.

Ia yakin RKUHP itu akan segera diloloskan dalam pembahasan mendatang, sehingga dapat segera diterapkan ke undang-undang yang lebih spesifik.

“Bisa kita loloskan, sudah disetujui itu. Tinggal nanti diadopsi di undang-undang narkotika atau tipikor. Semoga bisa tahun depan,” pungkas Arsul. (why)