Polda Ubah Jadwal Pengamanan Pilkada

0
23
Artanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Setelah menerima surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penundaan tahapan pengamanan Pilkada serentak, Polda NTB kemudian melakukan pembahasan internal terkait pengamanan.

Menurut Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Artanto menegaskan, pihaknya menyesuaikan dengan perubahan jadwal yang ditetapkan KPU. Perubahan itu setelah keluarnya  keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dana tau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Artinya ploting pasukan pada tiap tahapan ini juga ditunda.

“Artinya, kami menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Artanto kepada Suara NTB via pesan instan,  Senin, 23 Maret 2020.

Keputusan itu dikeluarkan dalam upaya mencegah penyebaran Covid – 19. Penundaan itu untuk agenda pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tiga tahapan lainnya. Pasukan Polri sedianya sudah disiapkan untuk tahapan ini. Dimana, sesuai jadwal sebelumnya di NTB, pelantikan PPS pada 22 Maret 2020. Namun akhirnya ditunda, termasuk untuk tiga tahapan lainnya, yakni  verifikasi dukungan calon perseorangan yang dimulai 26 Maret hingga 28 Mei 2020, terdiri dari 16 kegiatan.

Tahapan yang ditunda dan sedianya mendapat pengamanan lainnya, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)  26 Maret – 15 April 2020. Tahapan ketiga yang ditunda lainnya, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, untuk kegiatan penyusunan daftar pemilih tanggal 23 Maret  dan pencocokan  dan penelitian tanggal 18 April.

Namun demikian,  potensi potensi kerawanan tetap dipantau dan diantisipasi. Sebagaimana penjelasan Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol. Dewa Putu Maningka Jaya ada sejumlah kerawanan yang harus diwaspadai. Bisa berasal dari masyarakat, para kandidat, parpol. Pihak pihak yang harusnya independen dalam bersikap, juga bisa jadi sumber kerawanan.

  Bandar Tramadol Diancam 15 Tahun Penjara

Seperti KPU, Bawaslu. Sebagai penyelenggara, ketika KPU terlambat  pencetakan dan distribusi suara, ditambah pengawasan lemah dari Bawaslu akan memicu kerawanan.

Kerawanan bahkan bisa datang dari Pemda dan aparat yang tidak netral dalam bersikap dan bertindak.  ‘’Dari aparat, ini masalah netralitas bisa picu masalah. Makanya nanti ada maklumat  agar aparat tidak berpihak, tetap jaga netralitas,’’ jelas Maningka Jaya.

Penetapan calon perseorangan juga bisa menjadi pemicu masalah. Jika ada yang  lolos dan keberatan, bisa memicu reaksi dan masalah. Tapi jalur hukum sudah ada, sehingga Karo Ops berharap ruang ini dimanfaatkan jika mengajukan keberatan.

‘’KPU juga harus melakukan verifikasi yang benar. Sebab kalau ada gugatan, bisa dijawab dengan baik dan diterima mereka yang tidak lolos,’’ sarannya.

Masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadi kerawanan yang sering terjadi. Mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, namun tidak melapor ke petugas KPPS, sehingga lolos pendataan. ‘’Inilah masalah masalah nanti yang akan kita identifikasi,’’ tandasnya. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − two =