Sahyan Minta Penangguhan Penahanan

0
18
Kepala Desa Lingsar nonaktif, Sahyan berjalan menghampiri keluarganya usai mengikuti sidang vonis perkara korupsi dana CSR PDAM Giri Menang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram awal Maret lalu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kades Lingsar nonaktif, Sahyan sudah melenggang bebas setelah menjalani masa pidananya. Namun, hakim Pengadilan Tinggi NTB memutuskan Sahyan ditahan lagi. Alasannya, perkara korupsi dana CSR PDAM Giri Menang itu naik banding.

“Kami ajukan penangguhan penahanan dengan alasan yuridis dan alasan kemanusiaan,” kata penasihat hukum Sahyan, Bion Hidayat dihubungi Senin, 23 Maret 2020.

Bion menyinggung profesionalisme jaksa dalam proses banding perkara itu. Berita acara bebasnya Sahyan dari pidana belum dilampirkan dalam memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi NTB.

“Dalam resume pengiriman berkas oleh jaksa, tidak dilampirkan berkas berita acara pembebasan terdakwa sehingga menurut kami ada hukum acara yang dilanggar dalam konteks permohonan banding,” terangnya.

Dia mengaku, apabila berita acara itu dilampirkan, maka majelis hakim PT NTB bakal punya pertimbangan lain. “Saudara Sahyan kan sudah bebas dari hukuman. Banding itu tidak menjustifikasi secara yuridis bahwa terdakwa harus ditahan lagi,” paparnya.

Alasan lainnya, kata Bion, Sahyan kini sedang dalam kondisi sakit. Karenanya panggilan untuk penahanan kembali belum bisa dihadiri. Sahyan dalam proses berobat. “Rekam medis sudah dikirim ke jaksa maupun ke PT,” bebernya.

Terpisah, Kepala Kejari Mataram Yusuf mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan pemanggilan kembali terdakwa Sahyan. Upaya lainnya, mencari pembanding pemeriksaan kesehatan.

“Kita sedang usahakan second opinion kondisi kesehatannya,” ucapnya. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Sahyan dengan pidana penjara enam bulan 22 hari. Masa pidana itu sudah selesai dijalani Sahyan.

Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut.

  Kasus IT Lobar, Mantan PPK Sebut Keterlibatan Pihak Lain

kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati. Jaksa kemudian mengajukan banding karena belum sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut SOP kejaksaan, vonis itu juga masih jauh dari 2/3 dari tuntutan yang sudah diajukan. Sebelumnya, Sahyan dituntut agar dipenjara satu tahun sembilan bulan plus denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − 4 =