Kasus Dermaga Gili Air 2017, Tersangka Rekanan Tersandung Kasus Korupsi Lain

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus proyek dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara. Salah satu tersangka yakni rekanan pelaksana berinisial ES juga diproses atas dugaan korupsi berbeda.

“Yang di sana sudah ditahan jaksa. Berkasnya di sana sudah P-21 (lengkap),” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Jumat, 21 Februari 2020.

Tersangka ES tersandung proyek pembangunan pasar. Penyidikan dalam kasus di Pekalongan, Jawa Tengah itu sudah selesai. Tersangka ES akan diajukan ke persidangan untuk perkara tersebut.

Baca juga:  Kasus Klinik Gili Indah, Ahli Kesehatan Diperiksa

Sementara, di Polda NTB, tersangka ES terjerat kasus pembangunan proyek dermaga Gili Air. Berkasnya perkaranya masih dalam upaya untuk dilengkapi. ES menjadi tersangka bersama empat orang lainnya.

“Kita juga belum tahu. Apakah menunggu proses yang di sana dulu atau bagaimana. Tapi kalau yang di sini kan tetap jalan, masih jalan. Itu dia nya saja yang bermasalah di sana,” terang Eka.

Baca juga:  Gugatan Arbitrase, Penyelidikan Dermaga Senggigi Tetap Lanjut

Penasihat hukum tersangka ES, Imam Sofian mengatakan sudah menjalin koordinasi dengan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Solusinya pun buntu.

“Belum ada yang tepat. Apa mau nunggu dulu atau apa. Belum ada solusi,” ujarnya dihubungi terpisah. Imam menguraikan bahwa penanganan kasus Gili Air bisa lebih lama selesai. Sebab, dalam persidangan, terdakwa wajib hadir. “Itu diatur pasal 164 KUHAP,” kata Imam.

Baca juga:  Sindikat TPPO 84 Calon PMI Ilegal Timteng Ditangkap

Dalam kasus itu, dugaan korupsinya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,24 miliar sesuai perhitungan BPKP Perwakilan NTB. Proyek Dermaga Gili Air dibiayai lewat DAK APBN 2017 sebesar Rp6,28 miliar.

Polda NTB menetapkan lima tersangka yang diduga bersama-sama korupsi. Diantaranya, mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU. (why)