Dicopot, Plang TP4D di Proyek Gili Meno

Plang baru yang dipasang pelaksana proyek Dermaga Gili Meno setelah keterangan didampingi TP4D dicopot. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan akhirnya mengambil sikap terkait pemasangan  papan nama TP4D pada proyek Dermaga Gili Meno, Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Proses pencopotan berlangsung Kamis, 13 Februari 2020.

‘’Sudah dicopot. Plang TP4D sudah diturunkan,’’ kata Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Deddy Diliyanto, SH, MH, melalui Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Jumat, 14 Februari 2020.

Plang itu diturunkan  karena tugas dan fungsi TP4D sudah dihapus dalam setiap proyek atau kegiatan pembangunan  bersumber dari anggaran negara, termasuk Gili Meno.

‘’Jadi tulisan TP4D sudah tidak ada di papan nama itu,’’ jelasnya. Selanjutnya tidak ada lagi kewenangan apapun Kejaksaan dalam proses pembangunan dermaga yang diduga sedang bermasalah tersebut. Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana PT. ML juga dilarang untuk mengklaim atau memasang kembali embel-embel Kejaksaan pada proyek itu.

Baca juga:  Proyek Dermaga Senggigi Diputus Kontrak, DAK Rp3 Miliar Lebih Terancam Hangus

Dalam papan nama yang dipasang baru tertulis, proyek dengan judul Pembangunan Dermaga Gili Meno (DAK Afirmasi Bidang Transportasi). Dana ini bersumber dari DAK  pemerintah pusat yang masuk ke APBD Kabupaten Lombok Utara.Dikerjakan mulai 11 Juni 2019, pemenang lelang PT. ML dengan nilai kontrak Rp 9.120.507.307, konsultan perencana CV. BIR.  Pada baris paling bawah tidak lagi tercantum pendampingan TP4D.

Baca juga:  Pemda Lobar Belum Berlakukan KLB DBD

Apakah akan dilanjutkan dengan pendampingan dengan skema PPS? Ditambahkan Deddy Diliyanto, sejauh ini belum ada petunjuk dari atasannya untuk melakukan pengawalan pekerjaan tersebut. Apalagi proyek tersebut sudah berakhir masa kontrak.

Sementara skema pendampingan untuk PPS jauh berbeda dengan program TP4D sebelumnya, hanya proses mengawal proyek yang sudah ditetapkan sebagai pembangunan strategis nasional dan strategis daerah.

Dikonfirmasi soal kemungkinan proyek itu diusut, Dedi Irawan kembali menegaskan, akan mempertimbangkan pelaksanaan pekerjaan. Bisa saja menurutnya akan diusut jika habis kontrak dan masa perpanjangan sampai pemeliharaan. Karena dalam SOP penyelidikan Kejaksaan, ada larangan untuk mengusut pekerjaan yang sedang berjalan.

Baca juga:  Polisi Ungkap Tiga Kasus di Awal Tahun

‘’Nanti  akan kita kaji,’’ jawabnya singkat.

 Proyek Dermaga Gili Meno menjadi sorotan tidak hanya soal klaim pendampingan TP4D pada proses pengerjaan. Masa kontrak pekerjaan proyek sudah berakhir 25 Desember 2019 lalu. Namun tidak ada tanda tanda pekerjaan tuntas, PPK kemudian memperpanjang hingga 13 Februari lalu.  Namun sampai batas waktu perpanjangan, alih alih bisa segera difungsikan, proyek senilai Rp 9,1 miliar ini terindikasi macet. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =