Pemilik Metzo Mengaku Tak Tahu Ada Striptis di Tempat Usahanya

Ni Ketut Wolini. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemilik Metzo Executive Club Senggigi, Lombok Barat, Ni Ketut Wolini angkat bicara soal penggerebekan oleh Polda NTB terhadap aktivitas tempat hiburan yang diduga menyediakan tarian striptis (telanjang) di salah satu ruang tempat hiburan malam di Jalan Raya Meninting-Senggigi .

Wolini mengaku kaget mendengar adanya penggerebekan dan hebohnya pemberitaan terkait tempat usaha hiburan miliknya. Ia mengaku melihat informasi adanya jasa penari striptis di Metzo dari media.

“Saya kaget. Saya ndak tahu ada seperti ini di situ,” katanya memberikan klarifikasi di Sekretariat PHRI  NTB di Mataram, Kamis, 13 Februari 2020.

Metzo ia percayakan pengelolaannya kepada pengelola. Aturan (SOP) yang dibuat juga jelas dalam kesepakatan dengan manajemen, maupun mitra. Tidak diperbolehkan menyediakan jasa-jasa yang melawan hukum.

Misalnya, mempekerjakan orang di bawah umur. Menyediakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sesaat pengunjung (BO), dan tidak diperkenankan menjadi tempat bertransaksi atau mengkonsumsi narkoba.

Baca juga:  Satpol PP Sumbawa Tegur Kafe yang Tampilkan Disjoki

“Sudah ada rambu-rambu yang kita sepakati dengan manajemen, maupun dengan mitra yang ada di Metzo. Kalau ada yang melanggar rambu-rambu itu, jelas sanksinya. Pemecatan,” katanya.

Sebagai Ketua PHRI NTB, ia mengatakan menjalan bisnis secara profesional dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Karena itu, proses hukum yang sedang berjalan saat ini menurutnya harus dihormati.

“Setelah ada ketetapan hukum siapa yang bersalah. Baru saya bisa bersikap kepada manajemen. Kalau bersalah, dipecat. Dan saya siap kalau polisi minta keterangan. Kita hormati proses hukum dan biar jelas semuanya,” kata Wolini.

Seperti diketahui, Tim Subdit IV Bidang Remaja, Anak-anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB pada Rabu malam, 5 Februari 2020 lalu mengamankan dua orang perempuan yang diduga menyajikan tarian striptis di Metzo.

YM alias NT, 35 tahun, asal Kota Cilegon dan SM alias KR, 23 tahun, asal Serang Banten. Serta seorang pria berinisial DA alias PD, 43 tahun, asal Cilegon Banten yang berperan sebagai mucikarinya. Mereka yang tersangkut kasus ini masih ditahan di Polda NTB untuk proses hukum selanjutnya. Layanan tari telanjang ini Rp2,5 juta per jam dan dipesan khusus.

Baca juga:  Manajemen Kafe Penjaja Tarian Bugil Diperiksa

Para pelaku terancam dijerat pasal 33 joncto pasal 7 dan 4 dan pasal 34 juncto pasal 8 atau pasal 36 juncto pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Mereka diancam pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp7,5 miliar dan atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga memberikan pandangan agar kasus semacam ini  jangan merusak branding wisata syariah yang tidak mudah perjuangannya. Lombok, NTB telah mendapatkan branding wisata halal. Mewakili Indonesia dan mengalahkan sejumlah negara.

Baca juga:  Pejabat Lobar dan Manajer Metzo Diperiksa Soal Kasus Striptis

“Jangan sampai, setitik nila merusak susu sebelanga,” kata gubernur.

Gubernur juga meminta jangan terlalu gaduh, agar tidak menjadi citra buruk NTB di luaran. Karena itu, menurutnya harus menjadi pelajaran bersama. “Bisa saja ini juga ada sebelum-sebelumnya. Tapi tidak segaduh sekarang karena adanya media sosial. Sekarang sedikit-sedikit jadi besar,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Lombok Barat, Suhermanto mengatakan kasus ini ulah oknum. Jangan sampai ada tindakan penertiban terhadap tempat usahanya. Menurut Suherman, pariwisata Senggigi akhir-akhir ini hidup karena adanya tempat hiburan.

“Tempat hiburan ini dalam konteks yang positif. Bayangkan bagaimana seandainya tempat hiburan di Senggigi tidak ada,” katanya.

Tempat hiburan telah menyediakan ruang bagi masyarakat setempat untuk bekerja, mengais rezeki dan menghidupi keluarganya. Jangan mudah untuk penertiban. Karena dampaknya tak kecil terhadap perekonomian kata  Herman. (bul)