Lahan PT GTI, Pilih Opsi Tanpa Potensi Konflik Sosial

Tomsi Tohir. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Peliknya pengelolaan aset Pemprov NTB oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) jangan sampai mengganggu kondusivitas. Sebab, keamanan merupakan salah satu kunci pariwisata dan investasi. Ingin selesaikan masalah malah timbul soal baru.

Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, penataan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut masih dalam penanganan tim terpadu. Polda NTB ikut di dalam tim.

“Harapannya tentu hasilnya nanti tidak ada (menimbulkan) gejolak sosial. Harapannya bisa selesai dengan baik dan tertib,” ujar Kapolda saat berbincang dengan Suara NTB, Kamis, 13 Februari 2020.

Baca juga:  Soal Lahan Gili Trawangan, Kejati NTB Tunggu SKK Gubernur

Penataan aset investor yang dikuasai masyarakat itu menurut Kapolda mengedepankan kaidah hukum yang berlaku. Selain pertimbangan sosial masyarakat. “Agar tidak ada konflik sosial dan aturan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Pada November lalu, KPK mengutarakan Pemprov NTB berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp24 miliar setiap tahunnya setelah meninjau kembali perjanjian Pemprov NTB deengan PT GTI.

Baca juga:  Soal GTI, Gubernur Tak Ingin Gegabah

Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusra pun menghitung aset di pulau destinasi wisata unggulan NTB itu kini bernilai Rp2,3 triliun. Sementara dalam perjanjian PT GTI hanya diwajibkan menyetor Rp22,5 juta per tahun.

Legal Opinion atau pendapat hukum Kejati NTB sebelumnya menyatakan perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Alasannya, PT GTI sebagai pemilik konsesi membiarkan orang lain masuk. Bahkan kini ditempati hampir 800 KK.

Kejaksaan menyimpulkan bahwa PT GTI sudah layak untuk diputus kontrak karena wanprestasi. Poin lainnnya, tidak ada royalti yang dibayar dari perjanjian kerjasama pembangunan 150 cottage. Kewajiban membayar uang royalti tidak gugur meski pembangunan cottage tidak terpenuhi.

Baca juga:  Komisi II DPR RI Soroti Kasus Mafia Tanah di NTB

Royalti sebesar Rp 22.250.000 per tahun nilainya sangat rendah  dibanding dengan aset lahan Pemprov senilai Rp2,3 triliun di Gili Trawangan tersebut. Pemprov NTB seharusnya melakukan kajian berdasarkan Peraturan Agraria, yang mana maksimal penguasaan lahan tidak lebih dari 50 tahun. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 13 =