Beranda Yustisi Kasus Kredit Perumahan Subsidi Dompu, Kantor Cabang dan Pusat Beda Sikap

Kasus Kredit Perumahan Subsidi Dompu, Kantor Cabang dan Pusat Beda Sikap

Mantan Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan (kiri) keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, 29 Januari 2020 usai mendengarkan dakwaan perkara korupsi kredit modal kerja pembangunan perumahan subsidi Dorompana Permai. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan, Rabu, 29 Januari 2020, bersama Direktur PT Pesona Dompu Mandiri (PDM) Surahman.

Mereka didakwa bersama-sama korupsi sebesar Rp6,2 miliar dalam kredit modal kerja PT Bank NTB untuk pembangunan perumahan subsidi Dorompana Permai di Kandai I Kabupaten Dompu.

Jaksa penuntut umum Yivonne membacakan surat dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif.

Hal itu bermula saat PT PDM mengajukan kredit pada Maret 2017 sebesar Rp42,3 miliar melalui kantor pusat Bank NTB.

“Terdakwa Surahman menemui Direktur Utama H Komari Subakir untuk meminta kredit pembiayaan pembangunan perumahan Dorompana Permai,” kata Yivonne.

Pemimpin Divisi Kredit Siti Umaryati yang turut hadir saat itu menyarankan PT PDM untuk bergabung dengan perusahan lain. Sebab, PT PDM belum punya pengalaman membangun perumahan karena baru didirikan pada tahun 2016.

Tetapi, Surahman disarankan mengajukan dulu lewat Bank NTB Dompu. Lembar pengajukan dari PT PDM masuk. Bank NTB Dompu yang dipimpin Syarifudin Ramdan menerima nota intern berupa on the spot permohonan kredit modal kerja.

Bersama Umaryati, Ramdan turun ke lokasi ditemani tenaga ahli kredit dan analis kredit junior dari kantor pusat dan analis kredit dari kantor Dompu.

Mereka mengecek kantor PT PDM, lokasi rencana pembangunan perumahan, dan bertemu Bupati Dompu Bambang M. Yasin membicarakan rencana pembangunan perumahan termasuk perizinannya.

“Umaryati lalu menyampaikan kepada Komari Subakir yang pada intinya Bupati Dompu memberikan garansi pribadi dengan merekomendasikan Surahman agar difasilitasi dan Bupati menyatakan akan membantu monitoring pembangunan,” ucap Yivonne.

  TKI Korban Kecelakaan Kapal Diduga Berangkat Melalui Jalur Ilegal

Komari lalu memberi disposisi yang bunyinya ‘setuju dan agar dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan’.

Hasil pengecekan lapangan, analis kredit menyampaikan bahwa lahan pembangunan belum siap, calon pembeli belum ada, dan pengurusan jual beli dan balik nama belum tuntas. Agustus 2017, Surahman kembali mengajukan permohonan kredit yang akan dipakai untuk membangun 150 unit rumah, fasilitas umum, jaringan air bersih, listrik, dan drainase.

Untuk kredit, SOP Bank NTB mengatur agunan pokok berupa usaha yang dibiayai dan agunan tambahan berupa barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan status hak milik atas nama pemohon/istri/mertua/orang tua/anak dengan nilai taksasi minimal 125 persen dari plafon kredit.

Surahman mengajukan agunan pokok berupa tanah lokasi pembangunan seluas 450,730 m2 dengan taksasi senilai Rp11,718 miliar, tanah pertanian 20.000 m2 di Manggelewa, Dompu dengan rincian 12.000 m2 senilai taksasi Rp600 juta dan 8.000 m2 senilai taksasi Rp400 juta.

Pada 10 Agustus 2017, rapat loan committee Bank NTB Cabang Dompu menyatakan menyetujui Nota Analis Kredit (NAK) yang menyebut fasilitas kredit atas nama Tegoeh Soedarmanto, Komisaris Utama PT PDM, ada yang macet, lancar, dan diragukan. Rapat itu juga menolak permohonan yang diajukan Surahman.

“Syarifudin Ramdan yang ikut dalam rapat tersebut menolak permohonan dan meminta diteruskan saja ke kantor pusat mengingat plafon kredit yang dimohonkan di atas Rp500 juta yang menjadi kewenangan kantor pusat untuk memutuskan apakah disetujui atau tidak,” jelas Yivonne.

Kantor pusat Bank NTB di Mataram dalam rapat yang dipimpin divisi kredit Umaryati tidak sepakat dengan rapat Bank NTB Dompu yang menyatakan terkait nilai agunan yang hanya Rp7,76 miliar. Tidak  terkover batas agunan pokok 78 persen dari Rp10 miliar yang dimohonkan.

  Diduga Cabuli Anak Tiri, Seorang Ayah Diamankan Polisi

Tim kredit kantor pusat Bank NTB menilai PT PDM mengajukan agunan Rp12,718 miliar sehingga agunan pokok yang terkover sebesar 127 persen dari Rp10 miliar yang dimohonkan.  Rapat buntu. Terdakwa Ramdan pulang ke Dompu.

Namun, komite kredit kantor pusat Bank NTB belakangan menyimpulkan permohonan kredit PT PDM dapat dipertimbangkan untuk mendapat persetujuan dengan ketentuan dan syarat. Yakni limit kredit Rp10 miliar, jangka waktu 24 bulan, suku bunga 13,5 persen floating rate, 1 persen provisi, sistem pengembalian penjualan unit rumah, agunan pokok lahan lokasi dan agunan tambahan tanah pertanian, dan kredit diasuransikan pada perusahaan yang bekerjasama dengan Bank NTB.

“Tim kredit kantor pusat Bank NTB membuat berita acara bahwa PT PDM memiliki pengalaman, memiliki pangsa pasar yang jelas yaitu PNS lingkup Pemkab Dompu, lokasi usaha strategis, perizinan efektif, dan nilai agunan 127 persen dari plafon kredit,” papar Yivonne.

Kreditpun akhirnya disetujui sebesar Rp10 miliar. Kredit pun ditarik bertahap yakni pertama Rp6,3 miliar untuk pembangunan 100 unit rumah, dan tahap kedua Rp3,7 miliar untuk 59 unit rumah. Dana yang ditarik itu kemudian ditransfer ke rekening pribadi Tegoeh masing-masing Rp2 miliar, Rp1 miliar, Rp1 miliar, dan Rp2 miliar.

“Bahwa penggunaan sebesar Rp2 miliar tersebut tidak untuk pembangunan perumahan Dorompana Permai sesuai tujuan pemberian kredit dan penggunaannya tidak dapat dipertangungjawabkan,” kata Yivonne.

Sementara, penarikan kredit dapat diberikan apabila disertai dengan daftar calon pembeli yang telah mengajukan KPR dan telah melakukan pembayaran uang muka pada bank pemberi KPR.

“Perbuatan terdakwa Syarifudin Ramdan dan Surahman telah mengakibatkan kerugian negara,” imbuhnya.

Menanggapi dakwaan itu penasihat hukum Ramdan, Suhartono mengajukan eksepsi. Demikian pun eksepsi juga diajukan penasihat hukum Surahman, Mochtar M Saleh. Majelis hakim menunda sidang untuk kembali dibuka pada Rabu pekan depan. (why)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here