Kejati NTB Usut Mega Proyek Poltekpar Lombok

Gedung Poltekpar Lombok yang dibangun di Lombok  Tengah sedang tahap pengerjaan. Saat bersamaan, jaksa membidik pembangunan gedung perkuliahan. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada mega proyek Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Provinsi NTB. Sejumlah saksi diperiksa, salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana teknis kegiatan.

Informasi diperoleh Suara NTB, saksi PPK diperiksa Jumat  pekan lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan saksi lainnya, pengelola teknik proyek, Senin, 27 Januari 2020.

Para saksi diperiksa terkait dua item pekerjaan pada mega proyek dengan nilai total Rp1,3 triliun itu. Dari total enam gedung, penyidik membidik pengadaan gedung perkuliahan dan pagar pembatas.

Sesuai data LPSE Kemenpar RI, dua paket proyek tersebut dengan nilai berbeda dan dikerjakan tahun 2017 lalu. Item pekerjaan pembangunan fisik pagar pembatas lahan senilai Rp 7.630.000.000.000,  dilaksanakan PT. TJS. Item ke dua lebih besar, terkait pembangunan gedung perkuliahan senilai Rp111 miliar, dikerjakan oleh PT. BA.

Baca juga:  Hindari Rekanan Tak Berkompeten, ULP NTB Gunakan Sistem Kombinasi Nilai

Soal pemeriksaan proyek Politeknik, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengakui, termasuk membenarkan dua saksi yang sudah diperiksa.

‘’Benar, ada panggilan kepada PPK kemarin. Kalau hari ini pelaksana teknisnya yang diperiksa,’’ ujar Dedi Irawan. Sedianya ada empat orang yang dipanggil, namun hanya dua orang menemui penyidik. Menurut Dedi, dua saksi lainnya akan dikirim panggilan kedua.

Baca juga:  Kasus Parsel Lotim 2014, MA Putuskan Jaksa Kembalikan Uang Syahmat

Dibenarkan juga pemeriksaan itu terkait paket pekerjaan untuk item tembok dan gedung perkuliahan. Namun detailnya Dedi mengaku belum tahu, termasuk modus indikasi penyimpangan yang diselidiki.    “Karena ini masih puldata dan pulbaket dulu. Mengenai anggaran dan pelaksanaan, nanti dulu, belum bisa kita jelaskan,” jelasnya.

Proyek nasional Kementerian Pariwisata RI ini, dianggarkan hingga Rp 1,3 triliun. Anggarannya bertahap. Mulai tahap awal  2017 Rp103 miliar. Sementara proyek yang diusut untuk tahap dua, senilai Rp150 miliar untuk pembangunan gedung perkuliahan.

Baca juga:  Kasus CSR PDAM di Desa Lingsar, Sahyan Dihukum Lebih Ringan

Bagaimana dengan informasi proyek ini pernah didampingi TP4D? Dedi Irawan membantah. Memang, diakuinya pernah ada permintaan pendampingan oleh PPK. Bahkan tahapannya sampai ke ekspose dokumen tahun 2017 lalu. Namun setelah dicek, rupanya proyek sedang bermasalah.

Saat itu lahan proyek sedang dalam proses  gugatan perdata, sehingga dalam juklak juknis TP4D tidak boleh melakukan pendampingan untuk proyek bermasalah.  Alasan kedua, pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 40 persen dan dalam kondisi sedang bermasalah. ‘’Dua alasan ini, sehingga waktu itu TP4D menolak pendampingan, jadi belum sampai ke pendampingan,’’ tandasnya. (ars)