Polda NTB Usut Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi

I Gusti Putu Gede Ekawana Putra (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Keresahan petani akibat kelangkaan pupuk subsidi disertai harga yang tinggi direspons Ditreskrimsus Polda NTB. Sembari mencermati situasi ini, penyidik diturunkan untuk mengusut dugaan penyimpangan, khususnya di Pulau Sumbawa.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol. I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, SIK membenarkan rencana terjunkan tim, dengan mengedepankan fungsi Subdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag).  ‘’Karena ini masalah petani, kita serius menanggapi. Kita akan cek salah satunya di Bima,’’ ujarnya, Kamis, 23 Januari 2020.

Ia mengaku sudah mendengar kelangkaan dan kenaikan harga pupuk subsidi di Bima. Diduga ada oknum pengecer menjual harga pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi  (HET). Informasi gejolak di lapangan dipicu oknum pengecer menjual pupuk subsidi hingga Rp 170 ribu per sak dengan berat 50 Kg. Sementara sesuai HET pupuk subsidi mencapai Rp90 ribu.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut mantan Kapolres Bima ini, pihaknya akan memanggil dan memeriksa oknum pengecer yang menaikan harga, bahkan distributor juga berpeluang dipanggil.

‘’Kok bisa  harga melewati HET? Padahal aturannya Rp 90 ribu per sak,’’ tegasnya.

Diperoleh juga informasi dan surat yang beredar soal kesepakatan antara oknum pengecer dengan pihak distributor non subsidi. Ia akan mendalami motif surat tersebut, jika merugikan petani maka akan jadi bahan tambahan materi penyelidikan.

“Surat yang dibuat asosiasi pengecer di Bima itu akan kita klarifikasi,” ujarnya.

Sementara di lapangan, kenaikan harga pupuk diprotes keras petani. Bahkan di beberapa tempat, terjadi unjuk rasa penolakan kenaikan harga pupuk dan penjualan paketan terjadi. Sehingga langkah awal yang akan dilakukan, memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. ‘’Kadistan akan kita klarifikasi, apa masalahnya ini,’’ tandasnya.

Selain dengan regulasi perlindungan konsumen, kasus ini menurutnya dapat bermuara pada tindak pidana korupsi, sebab pupuk subsidi dibayar dengan uang negara.  Unsur niat jahat dari pihak pihak tertentu akan dikaji lebih mendalam.

Dampak kenaikan harga pupuk ini membuat warga benar-benar resah. Melampiaskan kemarahannya, warga di Bima bahkan melakukan blokade jalan lintas Sumbawa-Bima di Desa Timu Kecamatan Bolo  Senin (6/1) lalu.   Aksi tersebut sebagai bentuk protes terkait kelangkaan dan tingginya harga pupuk subsidi. Blokade jalan negara itu membuat arus lalu lintas macet total sepanjang 5 Kg. Warga menduga ada oknum yang bermain.

Praktik di lapangan,  harga yang dijual berkisar antara Rp 160 ribu sampai dengan Rp 170 ribu per sak. Sementara HET hanya Rp 90 ribu.  Warga meminta Bupati Bima Indah Damayanti Putri dan pihak DPRD Kabupaten Bima segera bersikap menurunkan  harga pupuk dan mengatasi kelangkaan tersebut. (ars)